Jika kita melihat
headline atau
thread media konvensional maupun media sosial tiga empat bulan ke belakang, niscaya kita akan terpajan dengan banyak kabar miring terkait kebijakan publik. Misalnya, ada kontroversi seputar Peraturan Pemerintah (PP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang meluaskan pungutan hingga ke pekerja lepas dan swasta maupun PP pemberian
izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan. Kemudian, kita ramai mendengar hiruk-pikuk seputar revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU TNI, UU Polri, dan lain sebagainya.
KEMBALI KE ARTIKEL
