Apalagi, jika pengusutan hanya berhenti di 11 orang anggota Kopassus Grup 2 Karang Menjangan saja. Makin minimalis lagi. Apa iya kasus penyerangan terencana demikian inisiatif sepenuhnya para prajurit berpangkat rendah demikian?! Keraguan publik beralasan karena gerakan pasukan dengan senjata lengkap sulit dipahami tanpa pengetahuan atasan.
Proporsi yang paling pas bila pengusutan kasus Cebongan ini selesai di level Pangdam, penanggung jawab tertinggi di wilayah komando. Namun yang terjadi pada akhirnya masuk dalam rapat kabinet, diperintahkan oleh Panglima TNI pada KSAD, dan KSAD membentuk Tim 9. Suatu langkah yang harusnya terlalu jauh, karena dapat diatasi oleh Pangdam.
Andai saja Tim Investigasi kasus Cebongan ini dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro lantas hasilnya semua terungkap dengan transparan, tentu cerita menjadi lain dan luar biasa. Ini tidak. Panglima Kodam IV/Diponegoro malah bertendensi kuat melindungi anak buah, atau, setidaknya memberi pernyataan prematur. Belum diselidiki lebih lanjut tapi sudah membuat kesimpulan anak buahnya tak terlibat.
Menjadi luar biasa pula dan patut diapresiasi bila internal TNI AD melakukan upaya lebih dari seharusnya dalam kasus ini. Seharusnya: pengusutan pelaku penyerangan Lapas Cebongan sampai tuntas, siapa-siapa yang terlibat, diadili dan dihukum dengan adil. Lebih dari seharusnya: tidak sekedar mengusut dan mengadili, melainkan pula melakukan reformasi internal, tersistem, atau terlembaga untuk mencegah upaya serupa terulang kembali.
Hal yang biasa-biasa saja idealnya tak layak dipuji. Namun karena bangsa ini terbiasa dengan penyimpangan maka hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja dianggap luar biasa. Saking kacaunya logika, bahkan, aksi main hakim sendiri sampai dianggap benar. Makanya tak bisa bedakan mana yang memang sudah seharusnya dan mana yang memang lebih dari seharusnya, dalam pengertian positif, sehingga layak diberi apresiasi dan penghargaan.
(SP)
