Jangankan menjadi Syiah. Orang yang melanggar hukum negara saja tak boleh dijadikan alasan untuk mengusir pelakunya dari kampung. Ini 'kan urusan keyakinan keagamaan tapi kok bisa-bisanya sampai bentrok dan main usir segala. Dan baru boleh pulang kalau sudah taubat.
Makin ironis konflik Sunni-Syiah di Sampang ini telah berlangsung setahun tanpa penyelesaian yang memadai. Proses rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah cq. Kemenag kembali ke titik nol. Hal ini karena pemerintah yang harusnya tak memihak malah memihak Sunni dengan merumuskan penyelesaian warga Syiah mesti tercerahkan (taubat) baru boleh pulang ke kampungnya.
Warga Syiah yang nota bene putra asli Madura makin nelangsa karena berlebaran di pengungsian. Padahal, janji pemerintah akan memulangkan mereka ke kampungnya sebelum lebaran. Itulah kerjaan Menag Suryadharma Ali.
Bandingkan perampok dan koruptor saja masih boleh tinggal di kampungnya. Ini, ya ampun, hanya karena meyakini suatu aliran keagamaan saja malah dikerjai sedemikian rupa oleh warga Sunni, pemerintah, dan ulama di Sampang. Ditarok di mana logikanya ya.
Menag yang nota bene menteri untuk semua agama, tapi disebut-sebut ogah mengucapkan selamat Natal, sulit diharapkan untuk menjalankan perintah Presiden SBY. Sementara perintah SBY jelas, yaitu agar Menag menyelesaikan konflik Sunni-Syiah di Sampang.
Di sinilah pemerintah dan penegak hukum sebaiknya bertindak tegas. Hindari bernegoisasi dengan perusuh. Perusuh, termasuk para ulama yang menghasut, selayaknya ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Satu kampung yang merusuh, satu kampung pula yang ditangkap. Sesudah itu barulah warga diadvokasi untuk toleran dengan perbedaan.
Sampai kapan pun akan sulit jika pendekatan konflik melulu bersifat sosiologis. Pemerintah jadi rawan ditunggangi dan terseret kepentingan. Mestinya, tegakkan hukum dengan tegas. Patokannya hukum. Siapa yang melanggar hukum, tangkap.
Selamat Idulfitri 1434 H buat para warga Syiah di Sampang.
(SP)
