Penulis termasuk orang yang tak khawatir orang tipe Rhoma atau siapapun terpilih jadi presiden. Â Toh negeri ini sudah autopilot. Semua sistem sudah terbentuk dan melembaga. Semua infra dan suprastruktur kekuasaan politik, telah ada. Tinggal pencet tombol saja. Tak jadi soal siapa presidennya. Ekstrimnya, presiden tiduran sepanjang tahun negeri ini akan tetap jalan. Pasar tetap buka seperti biasa. Toko-toko juga. Polisi masih akan mengatur lalu lintas dan menangkap penjahat. Warga masih akan dipunguti pajak.
Apalagi sistem demokrasi dan kebebasan pers sudah pula berjalan cukup baik. Siapapun yang terpilih jadi presiden tidak akan bisa semau-maunya. Taroklah visi Rhoma yang rasialis "anti-Tionghoa" dengan alasan orang Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia. Apakah Rhoma boleh semau-maunya buat aturan dan kebijakan politik yang diskriminatif pada orang Tionghoa? Mana bisa. Parlemen pasti teriak. Pers lebih kencang lagi teriaknya. MK pun pasti bertindak. LSM apalagi.
Lalu terkait visi politik-aliran khususnya Islam-politik yang diusung Rhoma. Apakah Rhoma bisa bertindak semaunya, misalnya, mengganti Pancasila jadi syariat Islam atau presidensial jadi khilafah Islamiyah atau NKRI jadi Negara Islam? Mana bisa. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 secara ketatanegaraan tidak bisa lagi diubah. Pun bentuk negara NKRI sudah final, sudah dikunci oleh Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Ini misal saja. Penulis pribadi yakin dengan nasionalis seorang Rhoma. Sekalipun nasionalisnya si Rhoma dalam beberapa hal, maaf, sempit dan norak.
Inilah buah manis dari demokrasi.
(SP)
