Biasanya, kekuasaan di pemerintahan merupakan tujuan utama partai politik. Tempo dulu ketika PDI dan PPP berada di luar pemerintahan bukan karena tidak mau tapi karena tidak mampu, kalah dengan dominasi superior dari Golkar. Seandainya ada kesempatan atau ditawari sangat mungkin PDI dan PPP menerima kursi menteri.
Pada 2004 dan 2009 partai politik ringan saja meninggalkan "koalisi" yang kalah lalu merapat ke koalisi pemenang SBY. Golkar dan PPP melakukannya dengan sangat mulus.
2014 sangat berbeda. Selama kampanye timbul berbagai isu mengerikan bahwa Jokowi-JK adalah antek asing, antek aseng, Cina dan PKI. Tuduhan ini santer di Obor Rakyat, media sosial dan tvOne. Sampai-sampai kader PDI Perjuangan menggeruduk tvOne karena tuduhan tersebut.
Namun sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi dan tegas dari Koalisi Merah Putih khususnya Prabowo bahwa semua tuduhan itu bukan dari kelompoknya, tidak dibenarkan, dan mengecamnya dengan keras. Artinya, Koalisi Merah Putih "menikmati" tuduhan pada Jokowi-JK tersebut, menikmati penurunan elektabilitas Jokowi-JK.
Dugaan di atas dipandang tidak benar bila anggota Koalisi Merah Putih merapat ke kubu Jokowi-JK. Bila Golkar, PPP, PAN dan Partai Demokrat merapat ke kubu Jokowi-JK, tentunya tanpa syarat, maka: semua tuduhan terdahulu pada Jokowi---antek asing, antek aseng, Cina dan PKI---bukan dari mereka atau setidaknya kalaupun dari mereka maka dicabut atau tidak disetujui.
(Sutomo Paguci)
