Kedaulatan di tangan rakyat. Transfer kedaulatan dari rakyat pada pimpinan harus langsung, bukan diwakilkan.
Jika penyerahan kedaulatan pada (calon) pemimpin diwakilkan pada wakilnya, maka terasa kurang afdol. Mewakilkan selalu terasa kurang afdol dibandingkan melaksanakan langsung.
Orang-orang yang disebut "pemimpin" tapi kenyataannya dipilih oleh sistem perwakilan atau oleh cabang kekuasaan negara (bukan dipilih langsung), bagi saya, bukan pemimpin saya. Mereka hanya petugas negara, hanya saya anggap petugas administratif, bukan pemimpin saya.
Ini kan aneh. Jelas-jelas rakyat tidak ada halangan untuk memilih langsung, eh, tahu-tahu diwakilkan dalam memilih pimpinannya. Memangnya lagi sakit milih diwakilkan.
Pimpinan sipil yang layak diwacanakan dipilih langsung oleh rakyat adalah: Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Makamah Konstitusi, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dll.
Jabatan sebagai pemimpin di eksekutif sudah pasti layak dipilih langsung oleh rakyat, seperti: presiden, gubernur, bupati/walikota, lurah/kepala desa/walinagari.
Dengan begitu rakyat benar-benar berdaulat. Jika tergantung pada wakil untuk tentukan pimpinan maka tak layak disebut "berdaulat".
(Sutomo Paguci).
