KRL atau commuter line adalah salah satu transportasi umum andalan masyarakat, disamping Trans Jakarta tentunya.
Adanya transportasi umum yang cepat, bebas macet, dan nyaman tentu akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Juga bermanfaat bagi lingkungan, karena mengurangi pencemaran udara. Terbukti pekerja yang biasa menggunakan kendaraan pribadi mulai beralih ke transportasi umum.
Bila Trans Jakarta (bus) mulai menggratiskan ongkos untuk lansia, KRL belum nampak akan menjalankan kebijakan ini. Padahal di banyak kota besar dunia, ongkos kereta api untuk lansia kebanyakan sudah digratiskan.
Wacana untuk menaikkan tarif KRL pada saat perekonomian sedang lesu, dikawatirkan akan menimbulkan keresahan . Bagi pekerja dengan pendapatan pas-pasan akan makin menjerit karena harus menyisihkan dana lebih banyak untuk pos transportasi. Apalagi bagi lansia yang sudah tidak memiliki pendapatan, tabungannya akan mskin cepat tergerus dengan adanya kenaikan ini.
Apalagi untuk bepergian tidak bisa mengandalkan KRL semata, kadang harus didahului dan disambung moda transportasi lain, entah gojek, angkot, atau lainnya.
Memang logikanya dengan semua kebutuhan naik, kebutuhan operasional KRL juga akan bertambah. Tapi kendaraan umum, adalah salah satu pos pembeayaan Pemerintah yang tergolong Public Service Obligation (PSO). Rakyat membayar pajak, dan Pemerintah wajib memberikan layanan teansportasi bagi masyarakat.
Memang PSO ini diberikan untuk semua orang, karena masih sulit membedakan siapa yang harus mendapatksn subsidi. Dari informasi KAI diperoleh data bahwa subsidi per orang saat ini cukup besar dari seharusnya membayar Rp 25.000,- kini hanya dikenakan Rp 3.000,-.
Yang harus dipikirkan adalah teknis agar subsidi lebih tepat sasaran
Cara menentukan subsidi bisa dilakukan dengan dibagi menjadi dua golongan, sebagai berikut :
1. Pelajar, mahasiswa, lansia, disabilitas, ibu rumah tangga, dan orang miskin tidak usah dikenakan penyesuaian harga tiket.
Golongan ini katakanlah disebut golongan "2". Pelajar dan mahasiswa harus menunjukkan kartu pelajar / kartu mahasiswa untuk memperoleh pin "2". Lansia, ibu rumah tangga, anak-anak, disabilitas juga diberikan pin bertanda "2" seperti penanda pada ibu hamil saat ini Untuk mendapatkan pin ini harus menunjukkan KTP/NIK dengan data yang valid. Bagi orang miskin juga diberikan pin dengan menunjukkan surat miskin dari Kelurahan atau RT setempat. Hal ini juga dapat berlaku untuk mereka yang berpenghasilan tidak menentu atau UMR. Bagi anak-anak yang belum sekolah otomatis masuk golongan "2" karena belum bekerja. .
2. Bagi pekerja dengan pendapatan di atas UMR dapat dikenakan penyesuaian harga tiket, yang dilakukan secara bertahap. Golongan ini disebut golongan "1".
Bagi anak kecil yang masih perlu pengawasan orang tua, dapat masuk bersama orang tuanya.
Dengan dua jenis penggolongan ini seharusnya PT KAI tidak perlu menambah tenaga kerja.
Justru yang perlu dipikirkan juga adalah imbal balik adanya penyesuaian harga ini, yaitu:
1. Penambahan jumlah trayek kereta pada jam padat.
Saat ini pada jam padat, berangkat kerja dan pulang kerja sangat tidak manusiawi. karena penumpang sudah berdiri berdempetan dan saling dorong karena padatnya isi tiap gerbong. Bahkan polsuska juga tidak bisa bergerak. Dengan penambahan jumlah trayek kereta yang dioperasikan, diharapkan bisa menjadi solusi.
2. Memisahkan gerbong penumpang golongan "1" dan "2".
Pengaturannya sama dengan perlakuan pada gerbong khusus wanita. Contoh: Rangkaian kereta dengan 10 gerbong, 2 gerbong khusus wanita, 3 gerbong golongan "2", dan 5 gerbong golongan "1". Teknis masuknya berdasar pin "1" atau "2".
3. Dengan menambah jumlah trayek kereta api yang beroperasi, akan menghindari penumpukan calon penumpang pada stasiun transit.
4. Mengurangi trayek kereta api pada jam tidak padat.
Hal ini guna mencegah kerugian pada PT KAI karena banyaknya gerbong kosong.
5. Bila pengaturan baik, pengaturan operasi bisa dilakukan 24 jam.
Karena kita juga harus memikirkan bagi pekerja malam hari, seperti security, karyawan toko swalayan, dan sebagainya.
