Dukung Presiden Jokowi Menjadi Petugas Rakyat

Harus diakui, yang mengemuka dari Konggres PDIP di Bali yang baru saja usai bukanlah hasil konggres, pemilihan ketua umum maupun struktur kepengurusannya. Yang lebih banyak menjadi polemik justru pidato pembukaan maupun penutupan oleh sang ketua umum yang sarat sindiran terhadap Presiden Jokowi. Juga, bagaimana Presiden Jokowi diperlakukan kurang pantas dalam konggres tersebut (misalnya dengan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato sambutan sebagai presiden; perlakuan yang belum pernah saya dengar terjadi dalam konggres partai mana pun di Indonesia).

Dalam pidatonya, sang ketua umum antara lain seperti ingin menegaskan bahwa presiden (dan wakil presiden) adalah petugas partai, dan sudah selayaknya menjalankan garis kebijakan partai. Berikut kutipannya.

"Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik Partai."