Salah Kaprah Musyawarah di Desa

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan satu peraturan menteri Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa PDTT dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan musyawarah desa.
Meskipun teknis bermusyawarah yang baik telah disediakan negara, masih ditemukan salah kaprah dalam praktik bermusyawarah yang berujung masalah.
Selaku penggiat pemberdayaan desa, penulis kerapkali menemukan kesalahan lazim implementasi bermusyawarah di desa.  Uraian Musyawarah yang mengabaikan tata kelola bermusyawarah yang baik. namun diterima sebagai kondisi normal, sebagai berikut: