Sebagai "penguasa" DKI, ia mempunyai
power untuk menentukan berbagai arah kebijakan dan perundang undangan yang berhubungan dengan masyarakat Jakarta, selain itu ia juga memiliki dana yang besar dari APBD DKI yang angkanya mencapai puluhan triliun untuk keperluan pembangunan, sarana dan prasarana, gaji PNS, dan juga berbagai subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat Jakarta.
KEMBALI KE ARTIKEL
