Meski keputusan itu baru beredar luas Senin malam (4/4) waktu Indonesia, faktanya, FIFA turun tangan.
FIFA dalam pernyataannya menganggap kepengurusan PSSI telah kehilangan kredibilitasnya dan karenanya tidak berada pada posisi untuk menyelesaikan krisis yang ada.
Salah satu yang menjadi alasan penilaian FIFA adalah ketidakmampuan pengurus PSSI untuk mengendalikan Liga Primer Indonesia yang diputar di luar struktur organisasi PSSI.
Lalu, FIFA membentuk Komite Normalisasi yang bertugas mengakomodasi liga yang berada di luar struktur keorganisasian atau membubarkan secepatnya dan menjalankan aktivitas keseharian PSSI dalam rangka rekonsiliasi.
Komite itu kemudian menyelenggarakan pemilihan ketua agar organisasi sepakbola Indonesia segera mempunyai ketua yang baru. Ketua PSSI Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, empat kandidat yang sempat ditolak oleh Komite Banding PSSI pada 28 Februari 2011, tidak diperkenankan untuk ikut dalam pemilihan.
Melihat catatan tersebut, FIFA saja turun tangan dengan mengambil alih PSSI dengan menugaskan Komisi Darurat.
Nah, kondisi PSSI dan sepakbola nasional yang sekarang, bisa jadi lebih parah dari sekadar adanya dualisme Liga hingga wajib adanya pemilihan ketua PSSI baru.
Mafia sepakbola nasional merajalela. Pusatnya justru dari dalam diri Pengurus PSSI. Sementara para voters yang notabenenya juga para pemilik klub liga, kini seolah diam membisu tak menggebu mengusulkan KLB. Justru KLB dihembuskan oleh PSSI yang menjadi gudang masalah.
Masa lagi bermasalah dan sedang  dikejar Satgas, masih memaksa mau adakan KLB? Yang benar saja?
Karena PSSI dan sepakbola nasional memang tabu diintervensi pemerintah atau publik, maka, barangkali, FIFA harus turun tangan dengan menerjunkan kembali Komisi Darurat, agar PSSI "baru" dan sepakbola nasional lahir kembali.
