Dengan dijadikanya penetapan status tersangka sebagai objek hukum praperadilan maka lembaga-lembaga hukum terkait harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karna bisa jadi jika bukti-bukti yang mendasarinya tidak kuat dan valid akan dimentahkan oleh hakim praperadilan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus BG.
Selain itu, masuknya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan ikut menjamin agar hak-hak asasi manusia seseorang tidak direnggut paksa secara sewenang-wenang (abuse of power) oleh lembaga-lembaga terkait mengatasnamakan hukum.
Mengingat penyematan status tersangka memiliki implikasi hukum dan psikologis yang sangat besar terhadap seseorang, maka sudah selayaknya kita ikut bersyukur atas keputusan ini. Terlepas dari kontroversi kasus KPK vs Polri yang menyertainya.
Salam keadilan!!!