Di dalam pelaksanaan suatu otonomi, pihak Pemda selalu memiliki hak dan kewajiban guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, akan tetapi ditemui keterbatasan untuk pemenuhan sumber pendanaan segalah kebutuhannya. hampir sebagian besar daerah kabupaten atau kota telah bergantung pada dana perimbangan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, dana perimbangan ini berasal dari dana bagi hasil anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus. dengan adanya sumber pemasukan tersebut yaitu berasal dari pendapatan asli daerah yang berbentuk APBD. hal ini kerap terjadi karena adanya ketiga sumber pendanaan yang bersumber dari banyakanya resapan pada pengeluaran belanja rutin. adanya masalah kondisi keuangan tersebut akan berakibat pada adanya kesulitan dari pihak pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu program dengan berbagai proyek pembangunan karena keterbatasan suatu anggaran yang digunakan sebagai sumber pendanaan tidak lagi mencukupi proyek pembangunan tersebut. oleh sebab itu, muncullah solusi dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan guna terwujudnya kesuksesan dalam pelaksanaan program otonomi daerah.
KEMBALI KE ARTIKEL
