Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut bahwa untuk mendukung percepatan proses pembangunan zona integritas menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di jajaranya perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik berbasis pelayanan data indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat (IPK-IKM).
KEMBALI KE ARTIKEL
