Berikut adalah beberapa kritik terhadap model kepemimpinan yang bersifat otoriter atau "penguasa" dalam politik:
1. Kritik terhadap Otoritarianisme
Pemimpin yang memperlakukan dirinya seperti penguasa atau otoriter cenderung melupakan prinsip dasar demokrasi. Mereka mungkin mengabaikan pendapat dan aspirasi rakyat, mengambil keputusan tanpa konsultasi, dan mengesampingkan mekanisme demokratis seperti pemilihan dan kebebasan berekspresi.
2. Kurangnya Akuntabilitas
Model kepemimpinan yang otoriter seringkali tidak transparan dan kurang akuntabel terhadap rakyat. Karena kekuasaan mereka tidak terbatas, mereka tidak harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik.
3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Pemimpin yang memandang dirinya sebagai penguasa dapat memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ini bisa berupa korupsi, nepotisme, atau tindakan sewenang-wenang lainnya yang merugikan masyarakat.
4. Tidak Menginspirasi atau Menciptakan Ketergantungan
Kepemimpinan yang bersifat otoriter cenderung tidak menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sebaliknya, mereka menciptakan ketergantungan di mana rakyat tidak merasa memiliki tanggung jawab atau keterlibatan dalam pembangunan negara.
Dari sini, banyak kritikus politik mempromosikan model kepemimpinan yang berfokus pada memberikan teladan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Beberapa poin yang mungkin menjadi inti dari kritik ini adalah:
1. Etika dan Moralitas
Pemimpin harus menjadi teladan moral bagi masyarakat. Mereka seharusnya mengikuti prinsip-prinsip moral yang tinggi dan menunjukkan integritas dalam tindakan dan keputusan mereka.
2. Keterbukaan dan Transparansi
Seorang pemimpin yang baik seharusnya transparan dalam tindakan dan keputusannya. Mereka harus terbuka terhadap masukan dan kritik, serta menjelaskan kebijakan mereka kepada publik.
3. Keterlibatan Masyarakat
Pemimpin yang efektif menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan bersama.
4. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Seorang pemimpin yang baik harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial.
5. Keadilan dan Kesetaraan
Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi landasan bagi tindakan seorang pemimpin. Mereka harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum.
Dengan demikian, kritik terhadap model kepemimpinan yang berorientasi pada "penguasa" cenderung memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang memberikan teladan, bertanggung jawab, dan bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.
***
Solo, Sabtu, 2 Maret 2024. 8:38 pm
Suko Waspodo
