2. Di dalam Badan Anggaran DPR ini fungsi yang dominan adalah Alokasi dana (budgeting).
3. Semua pengajuan anggaran belanja dan usulan daerah di saring, di godog dan disetujui disini
4. kemudian akan diteruskan ke menkeu.
5. Untuk bisa lolos proposal pengajuan anggaran di Banggar DPR ini.
6. Syaratnya mudah dan simple koq.
7. Sediakan Fee bervariasi dari 4 - 10 % dari total nilai anggaran yang diajukan ke Banggar DPR.
8. Cash dan Bayar di depan .. Tanpa peduli pemohon daerah itu emang butuh banget atau ngak.
9. JIka tidak mampu membayar Fee tersebut maka dapat dipastikan pengajuan anggaran tersebut DITOLAK.
10. Gampang ..khan ?
11. Jika anda pengusaha/kepda..ya jgn mimpi bisa dapat proyek APBNP jika anda tidak "kawal" anggaran proyek dari awal penyusunan APBNP.
12. Semua proyek2 APBNP itu sdh ada yg punya.
13. Bagaimana caranya dapat alokasi anggaran?
14. Langkah pertama: bupati/ walikota tsb harus ajukan permohonan/proposal lengkap yg ditujukan ke Pimp Banggar DPR, cc : Gub, Menkeu dst
15. Langkah kedua :copy proposal tsb, dibawa ke jakarta dan mulailah cari anggota banggar yg bisa bantu. Biasanya pakai calo anggaran.
16. Siapa saja calo anggaran itu? Boleh siapa saja yg mau dan mampu. Umumnya mrka adalah staf ahli, staf DPR, PNS DPR, kader partai dll
17. Contoh bupati atau walikota ingin dapatkan anggaran 25 milyar utk bangun jalan di daerahnya
18. Jadi jika bupati mau dapatkan anggaran 25 milyar, Fee ke Banggar DPR Sekitar 1 - 1.5 milyar.
19. Jadi dapat dihitung, berapa FEE/SUAP yg diberikan kpd BANGGAR DPR setiap tahun jika Total APBNP 300 triliun? Sekitar 15 - 21 triliun !!!
20. Fantastik bukan ? Makanya jangan heran anggota Banggar DPR menjadi tambah kaya raya.
http://chirpstory.com/li/10809
