Seminggu sebelum rapat paripurna DPR yang membahas rencana kenaikan harga BBM, marak terjadi unjuk rasa di berbagai kota di seluruh daerah Indonesia. Seluruh elemen masyarakat ikut menyuarakan aspirasinya lewat aksi unjuk rasa yang dilakukannya, tidak saja dari kalangan mahasiswa, kaum buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisassi masyarakat (ormas) bahkan dari kalangan pemerintahan juga ikut bergabung dengan masyarakat untuk turun ke jalan bersama-sama menyuarakan pendapatnya yang intinya menolak rencana pemerintah menaikkan harga eceran bahan bakar minyak (BBM). Beberapa kalangan pemerintahan yang ikut berdemonstrasi, diantaranya Wakil walikota Solo, Walikota Surabaya, Bupati Bangkalan. Tindakan mereka tersebut mendapat respon negatif dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang akan mengeluarkan surat peringatan kepada setiap kepala daerah yang ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Konsekuensi tersebut ternyata tidak membuat gentar beberapa kepala daerah yang ikut berdemonstrasi karena mereka telah siap untuk menerima segala konsekuensi yang akan diterima, dipecat sekalipun.
