Quo Vadis Demokrasi Indonesia?

Munculnya pembahasan PILKADA yang mengubah sikap beberapa fraksi memang terlihat kontroversial. Sebelumnya beberapa fraksi mendukung PILKADA langsung, namun seiring dinamika politik pasca PILPRES, tiba-tiba semuanya berubah haluan. Sepertinya ada kepentingan besar yang mendesak dan darurat sehingga PILKADA akan membahayakan negeri ini dengan alasan biaya dan konflik horizontal. Sebuah alasan yang mengada-ada karena sebelumnya mereka dengan gigih mengusung pemilihan langsung dengan alasan kedaulatan rakyat. Kini, rakyat yang mana yang dijadikan landasannya.

Seperti yang sudah diketahui sejak bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, pengertian demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Bahkan anak-anak SMP Kelas VII juga sudah sangat fasih menyebutkan prinsip dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yang menyebutkan demokrasi itu DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT. Kesadaran terhadap hak-hak yang mendasar ini semakin menguat. Kalau pada awal reformasi masyarakat masih kental dengan politik transaksional sebagai jawaban atas ketidak adilan yang tampil kasatmata. Akibatnya biaya politik menjadi besar karena harus membagi-bagikan sejumlah uang serta asesoris pemilu lainnya yang kadang-kadang tidak bermakna apapun bagi sang calon.