Gamawan mencoba untuk menampar JOKOWI, dengan menelurkan undang-undang tentang melarang kepala daerah mencalonkan diri ke daerah lain. Sebab kita ketahui bersama, Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo yang telah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta, bahkan saat ini telah menang dalam hitungan cepat dan tidak mungkin lagi bisa dirubah meski keputusan dari KPUD belum tuntas.
Dalam pertemuan dengan DPRD tersebut, dimana Gamawan menginginkan kalau ada yang menjabat sebagai bupati di daerah A, kemudian mau mencalonkan jadi gubernur di daerah B, harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya di daerah A itu. Jadi dia kalah atau menang di daerah B, tidak bisa balik menjabat lagi,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 24 September 2012 seperti yang dilansir Vivanews.
Tujuan disisipkannya pasal itu, menurut Gamawan, agar momen pilkada tidak dijadikan semacam undian berhadiah bagi individu maupun partai politik. “Kalau tidak ada pasal itu, pilkada kan menjadi undian berhadiah. Kalau kalah di daerah lain, balik lagi di daerah sebelumnya,” ujar Mendagri.
Gamawan menyatakan, kalau hal itu terjadi maka akan merugikan pembangunan di daerah, yang pada akhirnya akan menganggu pembangunan secara nasional. Loyalitas seorang kepala daerah kepada daerah yang dipimpinnya, juga jadi diragukan.
“Intinya jabatan berlaku lima tahun. Kalau dia mau pindah ke jabatan lain, maka itu hak kami untuk membatasinya,” ujar Mendagri.Kenapa baru sekarang undang-undang tersebut digodok, kenapa tidak dari pertama saat proses PILKADA DKI Jakarta dilakukan. Dimana saat itu, ada dua kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi gubernur DKI yakni Jokowi Wali Kota Solo dan Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin.
Kalau sekarang apa lagi yang mau digugat, semua sudah terlanjur dan tidak ada gunanya lagi untuk melakukan penggodokan terkait larangan bagi kepala derah untuk mencalonkan diri didaerah lain. Toh semua sudah terlanjur!!!!
Gamawan-gamawan, kenapa sie ide mu tu telat terus, apakah karena belajar dari PILKADA DKI makanya ide itu muncul. Sudahlah, apa yang telah digaris tangankan terhadap kemenangan JOKOWI jangan diganggu gugat lagi. Jangan tampar JOKOWI melalui segment yang telah direncanakan itu, kalau memang mau melahirkan undang-undang tersebut seharusnya jauh sebelum penyelenggaraan PILKADA DKI dilakukan. Salam (***)
