Di era tata kelola organisasi yang berkualitas tinggi, organisasi publik nirlaba dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanannya. Tercapainya kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja organisasi mengarah pada tata kelola yang baik. Organisasi publik juga memerlukan tata kelola dan manajemen yang baik untuk mencapai kualitas layanan. Keberhasilan pelayanan suatu badan publik diukur dari efektivitas dan efisiensinya dalam melayani masyarakat. Hal ini mengharuskan lembaga publik untuk menetapkan metrik dan sasaran kinerja yang berfokus pada masyarakat. Moenir dalam Titik dan Rihandoyo (2017) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses dan oleh karena itu pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan. Pelayanan sebagai suatu proses bersifat rutin dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh organisasi dalam masyarakat. Mahmuddin menyatakan dalam Josep dan Solni (2015) pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengguna yang dimaksud di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik. Selain itu, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Terdapat aktivitas yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau unit yang memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk fisik. Menurut Denhardt, esensi pelayanan publik adalah melayani warga negara, memprioritaskan kepentingan publik, menghargai warga negara di atas pengusaha, berpikir strategis dan bertindak demokratis, mengakui bahwa akuntabilitas itu tidak mudah, melayani daripada mengendalikan, dan menghargai orang, bukan hanya produktivitas. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki banyak manfaat, termasuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah, serta memperkuat tata kelola yang baik. Beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pemenuhan kebijakan pelayanan publik, regulasi yang wajib dipenuhi seperti standar pelayanan dan forum konsultasi publik, inovasi dalam pelayanan, budaya pelayanan prima, dan peningkatan kualitas serta keprofesionalan aparat pemerintah. Selain itu, strategi manajemen mutu juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui peningkatan kesadaran kualitas, pembangunan budaya mutu, dan kepuasan pemangku kepentingan. Melalui implementasi strategi-strategi ini, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan atau jasa. Konsep dan nilai esensi pelayanan publik meliputi pengertian dan tujuan pelayanan, kondisi birokrat yang memiliki kompetensi, kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu, terdapat beberapa cara peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti menciptakan standar pelayanan publik, memastikan kelengkapan sarana dan prasarana, serta memudahkan akses bagi masyarakat. Standar pelayanan minimal juga harus dipublikasikan sebagai ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib.
KEMBALI KE ARTIKEL
