Isu publik yang dimaksud adalah isu-isu seputar tugas dan fungsi kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait. Dengan demikian, seorang pejabat/pegawai seharusnya tidak apatis dengan isu publik yang terkait dengan instansi tempatnya bekerja. Bahkan tak jarang kita mencari informasi suatu instansi pemerintah dari kolega terdekat kita yang bekerja pada instansi tersebut. Sebagai contoh, sangat praktis menyakan suatu permasalahan pajak ke teman sendiri karena lebih personal dan fleksibel. Meski demikian, jangan sampai pertanyaannya terlalu dalam sampai merepotkan dirinya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam campaign amnesti pajak diyakini tak lepas dari strategi komunikasi internalnya. Amnesti pajak berhasil karena didukung pegawai pajak yang tidak hanya paham latar belakang dan prosedur mengikuti amnesti pajak, tapi juga menjadi tempat bertanya bagi keluarga dan teman-temannya. Diantara pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu bahkan secara sukarela memberikan sosialisasi kepada tetangganya.Lebih dari itu, sejak adanya media sosial, manajemen citra dan reputasi suatu instansi Pemerintah semakin rumit. Saat publik hanya mendapatkan informasi dari media arus utama, informasi dari instansi pemerintah informasi ke publik dapat dikendalikan dengan mudah. Spokeperson biasanya adalah pimpinan tinggi atau juru bicara yang ditunjuk. Di media sosial seorang pejabat/pegawai sulit dipisahkan dari instansi tempatnya bekerja. Pernyataan di sebuah akun media sosial dari seorang aparatur sipil negara dengan mudah menjadi rujukan publik meski bukan pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang memberikan pernyataan.
