Satu poin syarat islah telah disepakati. Dua belah pihak akan mengegolkan Perppu Pilkada yang tetap dilakukan dengan Pilkada langsung. Kegagalan mengembalikan Pilkada melalui DPRD akan membuat partai koalisi Prabowo bubar.
Tanpa bagi-bagi kepala daerah, tidak ada lagi manfaat mempertahankan koalisi bagi partai-partai koalisi Prabowo. Pembagian 'jatah' di pimpinan DPR dan MPR telah didapat dan cukup memuaskan. Hanya PPP yang gigit jari dan Gerindra yang hanya satu kaki yakni Fadli Zon di wakil ketua DPR.
Memang persoalan Golkar di koalisi Prabowo masih akan dibahas 8 Januari mendatang, namun berada di KMP itu hanya tinggal pepesan kosong. Hanya buang energi dan terlalu beresiko bagi masa depan Golkar untuk tetap bersama Prabowo dengan agenda melengserkan Jokowi. Peluang gagal sangat besar, dan kegagalan itu harus dibayar dengan menurun suara Golkar di 2019.
Ical tidak dibutuhkan lagi. Masih banyak kader lain yang lebih potensial untuk melanjutkan perjuangan Golkar. Maka, wacana Golkar yang demokratis dan harus dipimpin tokoh muda terus disuarakan. Munas rekonsialiasi akan digelar dan Ical pun terlempar, namun tentunya masih dengan ucapan terima kasih.
Walau keluar dari KMP, Golkar tidak otomatis bergabung ke koalisi Jokowi. Golkar menaikkan nilai tawar kepada Jokowi dengan menjadi penyeimbang bersama Demokrat dan PAN. Setelah deal, Golkar masuk koalisi Jokowi melalui kepemimpinan ketua umum hasil Munas Rekonsiliasi.
Pada akhirnya, koalisi Prabowo tinggal Gerindra dan PKS sebagai oposisi. Sedangkan koalisi Jokowi bertambah menjadi PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Hanura. Sementara Demokrat dan PAN menjadi partai oportunis sebagai penyeimbang yang kadang ke koalisi Prabowo, kadang ke koalisi Jokowi.
