Seperti agenda kunjungan Jokowi ke Malaysia, Brunei, dan Philipina, dinilai sebagai perjalanan yang tidak penting di tengah memanasnya kisruh KPK dan Polri. Apalagi salah satu agenda Jokowi di Malaysia menghadiri penandatanganan MoU antara Proton dengan PT Adiperkasa perusahaan milik AM Hendropriono, seorang tim sukses Jokowi dan juga orang dekat Megawati.
Belum sempat Jokowi menjelaskan bentuk kerja sama itu, publik langsung sinis meresponnya karena dicurigai sebagai rencana pengembangan Mobil Nasional (Mobnas). Hal seperti ini tidak biasanya dialami seorang Jokowi. Selama ini, ide-ide Jokowi selalu bisa diterima, begitu juga sikap dan perilakunya selalu dibenarkan.
Tak heran pada waktu Pilpres, muncul sindiran 'Jokowi selalu benar'. Pendukung Jokowi disebut 'menabikan' Jokowi. Ditambah lagi argumentasi dan logika yang tersaji selalu bisa mementahkan 'serangan' terhadap Jokowi. Pengamat kehilangan kata kritis untuk berseberangan dengan opini publik.
Dan sekarang, mengapa Jokowi udah mulai gak benar? Jika Jokowi tidak mengajukan BG sebagai kapolri yang menjadi penyulut kisruh KPK dengan Polri, kerja sama dengan Proton kemungkinan tidak terlalu dipersoalkan. Jangankan kerja sama dengan Proton yang belum pasti sebagai program Mobnas, kenaikan BBM yang jelas-jelas memicu inflasi saja masih bisa dibenarkan.
Dapat dicermati hujan kritik yang menerpa Jokowi saat ini dipicu sikap 'tidak jelas' Jokowi terhadap kisruh KPK dengan Polri. Ketidaktegasan Jokowi membuat publik mulai meragukan keseriusan Jokowi untuk membenahi republik ini. Sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan pada program pemerintahan Jokowi.
Ya, ini soal kepercayaan semata. Karena pada dasarnya, siapa pun presidennya, mau Jokowi, Prabowo atau SBY, program pembangunan yang direncanakan pasti disiapkan secara matang. Faktor kepercayaan pada figur pemimpin yang membuat programnya dinilai benar atau tidak.
Saat ini dalam kisruh KPK dengan Polri, Jokowi dihadapkan pada keputusan yang berdampak pada kepercayaan publik. Keputusan yang bisa menjaga atau malah menurunkan tingkat kepercayaan rakyat Indonesia.
Apakah keputusan Jokowi nanti membuatnya menjadi Jokowi yang tidak benar atau kembali menjadi Jokowi yang selalu benar?
