Dalam Diskusi Hibrida Reformis Horizontal di Jakarta Theatre hari ini Sabtu, 1 Maret 2014, Abdullah Azwar Anas membeberkan program yang telah dilaksanakan di Banyuwangi, misalnya kebijakan pelarangan buah impor yang dimulai dari PNS. Bawa oleh-oleh saat menjenguk orang sakit pun, harus bawa buah lokal, tidak boleh buah impor. Buah lokal, seperti manggis bahkan sudah diekspor ke Jepang. Kalau BUMN PTPN baru berencana ekspor buah manggis, Pemda Banyuwangi sudah mengeksekusi. Dalam diskusi yang digagas salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, Azwar Anas menyatakan bahwa salah satu syarat melamar PNS di Banyuwangi adalah IPK minimal 3,5 bagi lulusan PTS dan IPK minimal 3.0 bagi lulusan PTN. Bupati ingin membuktikan bahwa menjadi PNS di Banyuwangi bukan hasil sogokan. Azwar Anas ingin menciptakan gengsi tersendiri bagi PNS karena yang diterima sebagai PNS di Banyuwangi tidak sembarang orang. Dalam acara yang juga dihadiri beberapa kepala daerah, seperti Wakil Gubernur DKI, Ahok; Gubernur NTB, Zainul Majdi; Walikota Bandung, Ridwan Kamil; Walikota Bogor, Bima Arya, dan Walikota Makassar, M. Ramdan Pomanto, Azwar Anas menceritakan pelarangan pendirian mall dengan alasan pusat perbelanjaan tersebut adalah penyebab kemacetan. Mall boleh berdiri di daerah yang memang kurang berkembang agar dapat menjadi sumber ekonomi baru. Bahkan toko modern yang menjamur di kabupaten lain, semacam Alfamart dan Indomart juga dilarang berdiri di sana.
