Saya tertarik dengan kasus amarahGubernur DKI “Ahok”, meski sebenarnya kasus yang dilemparkannya tentangpenggelembungan anggaran dari DPRD adalah cerita lama. Mungkin baru sekarang diekspos secara luas di media karena pelempar isunya adalah pihak eksekutif, di mana eksekutifDKI sebelumnya “kura-kura dalam perahu” terhadap persoalan itu. Sudah beberapagubernur DKI berganti, bisa jadi kebiasaanmemainkan anggaran dengan menitipkan di SKPD adalah hal yang lumrah. Tau sama tau, sama-sama cari rejeki mumpung di atas, entah apa motifnyayang jelas hal itu lumrah di mana kerajaan – kerajaan kecil baik di tingkat kabupaten, propinsi dan Negara sekalipun. Cuma prakteknya berbeda – beda, dan semuaoknum dalam ”trias politika” sudah paham soal itu. Apalagi di era demokrasi ini, individu yang berada di lingkaran atas dan duduk dalam jabatan publik perlu sokongan dana yang lebih dari kebutuhan hidup, karena banyak yang harus mereka pelihara relasinya. Sayangnya hanya untuk lingkaran kelompok mereka saja, dan praktek ini sah juga dalam politik.
