Padahal sebenarnya pemerintah Indonesia sangat memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi masuknya Covid 19 ini ke Indonesia.
Kelalaian pemerintah yang egois dan meremehkan Covid 19 bisa dilihat dari beberapa inti penting secara kronologis tentang sikap pemerintah Indonesia terkait penyebaran Covid 19 yang coba penulis rangkum dari berbagai pemberitaan media disertai tambahan narasi tulisan dari penulis sebagai berikut:
1. Terkait penyebaran Covid 19 pada tanggal 27 Januari 2020, melalui rilis resminya, Presiden RI Jokowi menyampaikan dan menegaskan bahwa Covid 19 tidak terdeteksi ada di Indonesia.
2. Pada tanggal 5 Februari 2020, ada rilis berita yang menginformasikan bahwa telah ada WNI yang positif Covid 19 di Singapura, dalam hal ini Menkes RI Terawan memberi statemen, "biar Pemerintah Singapura yg menanganinya".
3. Pada tanggal 7 Februari 2020, Menkopolkam RI, Mahfud MD memberi statemen, "RI adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tak kena Covid 19".
4. Kritikan ke pemerintah Indonesia berdatangan dari sejumlah pihak baik dari dalam negeri maupun dunia termasuk dari Universitas Harvard, bahwa seharusnya Covid 19 sudah masuk ke Indonesia, namun pada tanggal 11 Februari 2020, Menkes RI Terawan membantah keras sekaligus menegaskan.
Bahwa memang belum ada kasus positif Covid 19 di Indonesia. Perihal ada pihak yang merasa keberatan dan heran soal kenyataan ini, Terawan mengaku tak ambil pusing, bahkan Terawan juga menantang Universitas Harvard untuk membuktikan terkait adanya Covid 19 di Indonesia.
5. Pada tanggal 12 Februari 2020 presiden Jokowi di telpon presiden China Xi Jinping. Dalam pembicaraan jarak jauh tersebut, Jokowi justru terkesan sesumbar, karena Jokowi justru berjanji akan membantu Cina terkait Covid 19.
6. Pada tanggal 13 Februari 2020 Chief Executive Temasek Foundation International Benedict Cheong berkirim surat ke Pemerintah Indonesia yang menawarkan bantuan alat uji Covid 19, namun kurang lebihnya sebulan kemudian tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia.
7. Pada tanggal 17 Februari 2020, Menkes RI Terawan memberi statemen bahwa selama ini kekuatan doa yang membuat Indonesia bebas ataupun kebal dari Covid 19.
Bahkan Menhub RI Budi Karya Sumadi juga sempat bercanda dan berkelakar "kita kebal Corona karena doyan Nasi Kucing".
Namun kesombongan Budi Karya Sumadi dengan kelakarnya tersebut harus dibayar mahal, karena pada tanggal 16 Maret 2020 Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid 19.
Ternyata nasi kucingnya pak Budi tak mempan tangkal Covid 19, penulis mendoakan semoga pak Budi bisa segera sembuh seperti sedia kala dan bisa menikmati nasi kucing lagi.
8. Tanggal 24 Februari 2020 ada kabar berita, Kepala BKPM Bahlil berkelakar didepan Hary Tanoe, "Virus Covid 19 tak masuk Indonesia karena izinnya susah".
9. Tanggal 26 Februari 2020, Jokowi justru blunder, demi meningkatkan potensi wisata malahnya Jokowi mau buang-buang duit untuk bayar Influencer Rp. 72 Miliyar hingga diskon besar-besaran tiket pesawat, dan membuka lebar pintu kunjungan wisata, Indonesia semakin telanjang, padahal serangan Covid 19 penyebarannya tengah begitu masif.
Meski perkembangan selanjutnya pintu wisata sudah ditutup tapi Indonesia sempat telanjang dan terlambat menutup pintu kunjungan wisata.
10. Pada tanggal 27 Februari 2020 Wapres RI, Kyai Haji Ma'ruf Amin memberi pernyataan bahwa Indonesia terhindar dari Covid 19 merupakan berkah dari doa Qunut.
11. Pada tanggal 1 Maret 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyebutkan, bahwa ada 115 orang yang diduga terpapar Covid 19, tapi dibantah keras oleh Menkes RI Terawan, yang menyatakan bahwa, "itu keliru semua negatif, Indonesia tidak Ada Covid 19".
12. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia baru terbangun dari mimpi dalam tidurnya karena akhirnya Indonesia dikejutkan rilis resmi Presiden Jokowi bahwa telah ada 2 WNI positif Covid 19, terkait hal ini Jokowi juga memberi pernyataan, Covid 19 masuk Indonesia, kita sudah siap.
Akhirnya mitos Indonesia kebal Covid 19 terbantahkan, Covid 19 seolah menjawab kesombongan pemerintah Indonesia, dan membuktikan mampu masuk ke Indonesia dan menginfeksi orang-orang Indonesia.
Semenjak diumumkannya 2 orang WNI positif Covid 19, sempat terjadi kepanikan di dan juga perilaku panic buying di masyarakat.
13. Pada tanggal 3 Maret 2020, Menkopolhukam RI, Mahfud MD meminta Kepala Daerah Jangan mempolitisir Covid 19 untuk cari panggung.
Pada tanggal ini juga presiden Jokowi menyampaikan pokok pikiran terkait Covid 19 dan berharap masyarakat tetap waspada, tetap tenang, beraktivitas seperti biasa serta memberi gambaran bahwa gejala Covid 19 mirip seperti flu.
Namun, semenjak diumumkannya 2 orang WNI positif Covid 19, tetap saja sempat terjadi kepanikan di dan juga perilaku panic buying di masyarakat.
14. Pada tanggal 5 Maret 2020, dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat maka Menkopolhukam RI, Mahfud MD menyampaikan, "jangan panik terhadap Covid 19, korban meninggal flu biasa lebih banyak".
15. Pada tanggal 10 Maret 2020 dengan semakin bertambahnya jumlah positif Covid 19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkan pada tanggal 2 maret 2020, maka Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom meminta kepada presiden Jokowi untuk mengikuti protokol ataupun langkah pencegahan Covid 19 yang diberikan sesuai standar WHO dan meminta agar Indonesia ditetapkan tanggap darurat Covid 19.
16. Pada tanggal 14 Maret 2020, orang positif Covid 19 semakin bertambah, Presiden Jokowi akhirnya menyatakan Indonesia bencana nasional Covid 19, sekaligus juga memberi keterangan bahwa RI telah membentuk Gugus Tugas hadapi Covid 19. Kepala BNPB Doni Monardo jadi Kepala Gugus Tugas dan menetapkan masa darurat nasional sampai 2 pekan.
17. Pada tanggal 16 Maret 2020, Pasien 1, 2, 3 Corona dinyatakan sembuh. Menkes RI Terawan konferensi pers bersama ketiga pasien, pada kesempatan itu juga Jokowi memberi hadiah jamu kepada pasien. Jamu hadiah Jokowi tersebut akhirnya sempat jadi pembahasan populer di masyarakat.
18. Pada tanggal 17 Maret 2020, seiring makin bertampahnya kasus positif Covid 19 di Indonesia, akhirnya BNPB memperpanjang lagi masa darurat Covid 19 dari tanggal 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020.
19. Pada tanggal 19 Maret 2020, sembari menunggu penyelesaian RS khusus Covid 19 di Pulau galang, pemerintah menyiapkan RS Darurat, yaitu Wisma Atlet Kemayoran untuk menjadi pusat penanganan pasien Covid 19 yang dikabarkan mampu menampung hingga 22.000 pasien.
Terkait hal ini nampaknya pemerintah Indonesia mulai panik, sehingga segera menyiapkan antisipasi terburuk lonjakan positif Covid 19. Sesuai perkembangan terakhir Wisma Atlet Kemayoran sudah di gunakan sebagai RS Darurat Penanganan Covid 19.
Dalam hal ini, pemerintah juga telah menyiapkan alat rapid test untuk mendeteksi Covid-19, termasuk membeli obat-obatan seperti avigan dan chlorocuin, APD dan Alkes lainnya yang didatangkan langsung dari China.
Pada tanggal 23 Maret 2020, semuanya telah di ambil dengan menggunakan Pesawat milik Angkatan Udara, padahal Jokowi sempat menawarkan bantuan ke China tapi jusrtru akhirnya Indonesia gigit jari, alih-alih bisa bantu China karena Indonesia sendiri tergagap-gagap akibat Covid 19 ini.
20. Pada tanggal 24 Maret 2020, dengan semakin bertambahnya positif Covid 19 yang selalu di rilis oleh Jubir negara yaitu Ahmad Yurianto, presiden Jokowi diberitakan semakin geram kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang menganggap remeh pandemi Covid 19, tak kalah sengit Menkopolhukam RI Mahfud MD
juga mulai keras mengingatkan bahwa Covid 19 sangat berbahaya.
Padahal, sudah jelas sedari awal yang menganggap remah itu adalah pemerintah, bahkan telah diingatkan sejumlah pihak, tapi lucunya pemerintah malah menuding balik masyarakat yang lalai dan menganggap remeh Covid 19.
Selain itu ditengah prihatin Covid 19 ini, Menko Maritim dan Investasi RI, Luhut BP justru tetap getol memainkan proyek IKN, padahal sebenarnya proyek bisa disetop dahulu dan dana investasi IKN seharusnya bisa di alihkan dulu ke penanganan Covid 19 tapi apa lacur, Luhut tetap ngotot melanjutkan proyek IKN.
21. Pada tanggal 26 Maret 2020, di KTT G20 presiden Jokowi mengajak negara yang tergabung dalam konferensi tersebut untuk kompak bersama memerangi Covid 19.
Pada tanggal ini juga telah viral bocoran surat usulan Dewan Guru Besar FKUI yang pada intinya menyampaikan, biarlah waktu yg berbicara apakah keengganan pemerintah untuk Lockdown itu tepat apa blunder.
Karena Jokowi tetap bersikukuh kalau Indonesia tidak akan Lockdown, meskipun soal Lockdown ini juga ditentang oleh Mendagri Tito Karnavian agar Pemda-Pemda tidak mengambil keputusan sendiri.
Namun di lapangan kenyataanya Papua, Tegal dan sejumlah wilayah lainnya sudah menutup diri dan Ditanggal ini juga, beberapa negara sudah memperingatkan warganya untuk segera meninggalkan Indonesia.
22. Pada tanggal 30 Maret 2020, berkaitan dengan semakin bertambahnya positif Covid 19 yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, serta kebijakan sejumlah daerah yang terkesan mengambil keputusan sendiri dalam menangani Covid 19.
Maka Presiden Jokowi akhirnya menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan didampingi kebijakan Darurat Sipil dan menegaskan agar pemerintah daerah tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus tetap patuh pada keputusan pemerintah pusat.
PSBB dengan Darurat Sipil ini cukup mengagetkan, Jokowi dianggap blunder berani mengambil keputusan tersebut bahkan ditentang banyak pihak, masyarakat pun dibuat bingung dan semakin tertekan dan ketakutan, kenapa PSBB harus ada embel-embel Darurat Sipil.
23. Pada tanggal 31 Maret 2020, Jokowi kembali memberi keterangan resminya dan menyatakan PSBB dengan berpijak pada Darurat Kesehatan Masyarakat.
Padahal, baru saja kemarin hari bikin bingung masyarakat dengan PSBB didampingi kebijakan Darurat Sipil, tapi sudah di anulir lagi, bahkan dalam rilisnya tersebut Jokowi sama sekali tak menyinggung Darurat Sipil yang sempat diputuskannya tersebut.
Jadi, jelaslah sudah sesuai kronologi singkat yang dijabarkan penulis, maka boleh tentunya kritik dan pendapat diungkapkan kalau pemerintah Indonesia sejak awal memang sudah lalai dan menganggap remeh termasuk juga egois terkait pandemi Covid 19 ini.
Bahkan dengan agak jumawa, tanpa mengindahkan peringatan dari sejumlah pihak presiden Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah siap menghadapi Covid 19 kalau memang masuk ke Indonesia, tapi pada kenyataannya bisa dilihat sendiri hingga sekarang, betapa tergagap-gagapnya pemerinyah Indonesia menghadapi pandemi Covid 19 ini.
Para pejabat menteri yang seharusnya bisa menyajikan data dan memberikan saran terkait pandemi Covid 19 ini, kinerjanya patut dipertanyakan dan perlu dievaluasi, karena kurang greget dalam bekerja untuk mencegah tangkal dan mengatasi pandemi Covid 19.
Bahkan dari meremehkan dan kelalaian tersebut, pemerintah justru terkesan egois, karena demi mementingkan pundi pundi pendapatan negara, tapi pemerintah lebih mementingkan investasi ekonomi Indonesia dibandingkan menyelamatkan ratusan juta warganegara Indonesia. Padahal keselamatan jiwa dan raga ratusan juta jiwa warganegara Indonesia terkait pandemi Covid 19 ini adalah yang lebih utama.
Andaikata sejak awal pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh, lalai dan egois terkait pandemi Covid 19 ini, mungkin saja situasinya bisa berbeda.
Tapi apa hendak dikata, itulah adanya sikap dan kinerja pemerintah Indonesia, dan mau bagaimana lagi semua juga sudah terlanjur terjadi, pandemi Covid 19 sudah mewabah di Indonesia.
Namun, meskipun semua sudah terlambat, semoga saja apa yang sudah terjadi ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia, agar kedepanya jangan pernah meremehkan situasi pandemi wabah penyakit global. Keselamatan warganegara itu adalah tanggung jawab negara dan harus lebih utama dibandingkan dengan kepentingan lainnya.
Sekarang semua sudah sepakat, berjuang bersama menghadapi pandemi Covid 19, dan tentunya semoga perjuangan ini berhasil dan Covid 19 dapat dienyahkan dan dimusnahkan dari NKRI yang kita cintai bersama ini.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
