Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
Ormas memiliki ciri khas dan karakter masing-masing sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, Ormas juga memiliki peran penting dalam hal untuk menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan Negara.
Akan tetapi dalam perjalanannya dengan semakin terlihatnya eksistensi Ormas dilapangan, ternyata ada saja Ormas yang masih melekatkan karakteristik Paramiliter dalam tubuh keorganisasiannya, karakteristik Paramiliter masih menempel dan saling berikatan dengan sangat begitu erat, sehingga selalu jadi persoalan pokok yang seringkali muncul dan menimbulkan konflik di Indonesia.
Karakter Ormas yang bersifat Paramiliter justru selalu menjadi momok menakutkan yang bersifat resisten bagi masyarakat bila suatu saat harus bersentuhan atau bersinggungan masalah secara langsung dengan Ormas.
Selain itu, semakin kekinian, tidak sedikit Ormas yang melenceng dari visi dan misi awal yang telah ditetapkan, hingga berubah haluannya ditengah jalan dan menjadi kendaraan kepentingan-kepentingan dari pihak dan kelompok-kelompok tertentu, seperti kepentingan Partai Politik, hingga sebagai backing ataupun bodyguard dari kelompok-kelompok tertentu.
Ya, persoalan-persoalan inilah, yang seyogianya bisa jadi perhatian dan penilaian pemerintah terhadap eksistensi Ormas di seluruh Indonesia, mengapa Ormas pada akhirnya lebih banyak mengedepankan karakteristik Paramiliter dan berubah haluan menjadi kendaraan kepentingan.
Bukan berarti melarang atau membatasi aspirasi setiap Warganegara dalam rangka kebebasan berpendapat untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.
Namun bila hegemoni karakteristik Paramiliter dalam tubuh Ormas tidak diluruskan atau terus terjadi pembiaran oleh pemerintah, maka Ormas akan semakin resisten dan dapat menyebabkan potensi-potensi timbulnya konflik, baik antar Ormas ataupun masyarakat dan pemerintah sendiri.
Bisa dilihat, bagaimana karakteristik Paramiliter lebih mendominasi dalam tubuh Ormas, seperti atribut pada seragam, atribut pada kendaraan, yang dikondisikan menyerupai atau mirip Institusi TNI dan Polri.
Termasuk juga susunan organisasi atau sistem keorganisasian yang mengadopsi sistem garis tongkat komando Institusi TNI dan Polri. Bahkan nama, lambang dan bendera ada juga yang  dikondisikan mirip Institusi TNI dan Polri.
Padahal secara keseluruhan mengenai hal-hal tersebut diatas, sudah diatur secara tegas dalam Undang-undang tentang Ormas, akan tetapi tetap saja karakteristik Paramiliter tidak  bisa lepas dan masih melekat erat pada Ormas.
Karakteristik Paramiliter ini, ternyata turut mempengaruhi sifat dan sikap perilaku orang-orang yang jadi anggota dalam Ormas, sehingga sering yang terjadi adanya oknum anggota Ormas merasa terlalu over confidence atau terlalu percaya diri karena mampu tampil dan berlagak setara layaknya personel TNI dan Polri.
Bisa dilihat dilapangan bagaimana oknum anggota Ormas dengan atribut seragam loreng yang mirip atau menyerupai TNI lengkap dengan atribut kepangkatan, macam-macam brevet, kopel, drahgrim, sangkur dan baret, justru menunjukan perilaku menakuti masyarakat dengan tampilan Paramiliter mereka.
Dengan sikap penuh arogansi para oknum anggota Ormas berlagak petantang petenteng dengan jumawa, menunjukan ke-aku-an mereka serasa sudah paling hebat sendiri.
Tak pelak, bila masyarakat harus bersinggungan masalah dengan para oknum Ormas ini, harus diliputi rasa ketakutan karena takut ditekan dan dipersekusi secara sedemikian rupa.
Berbagai soal dan sebab yang melibatkan konflik antar Ormas dan masyarakat yang seringkali terjadi, juga dikarenakan karakteristik Paramiliter yang melekat pada Ormas.
Apalagi, yang lebih resisten lagi kalau karakteristik Paramiliter tersebut dibarengi juga dengan gaya premanisme para oknum anggota Ormas. Padahal Ormas hadir bukan untuk menakuti masyarakat, tapi membantu masyarakat.
Kondisi inilah yang seyogianya dapat menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintahlah yang menjadi fasilitator bagaimana legalitas perizinan ataupun yang berkaitan dengan berbagai macam hal lainnya tentang Ormas ini.
Pentingnya pemerintah membina Ormas.
Pembinaan kepada Ormas sangat penting, agar Ormas tetap berpedoman pada Undang-undang Ormas dan memang harus ditegaskan kembali, sehingga potensi Ormas akan semakin menjadi resisten karena karakteristik Paramiliter dapat dihilangkan.
Ormas harus tetap mematuhi pasal-pasal dan tidak diperkenankan melanggar rambu-rambu  yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang mengatur tentang Ormas tersebut.
Pembinaan lainnya juga boleh diterapkan seperti misal membina, menggalang ataupun memfasilitasi anggota Ormas dalam rangka menghilangkan karakteristik Paramiliter yang kebablasan melalui pembinaan seperti Pelatihan Bela Negara, Latihan Dasar Kemiliteran dan pembinaan keorganisasian lainnya secara berkesinambungan.
Sehingga anggota Ormas dapat memahami batasan-batasan dan mengetahui apa yang mendasari perbedaan antara anggota Ormas dengan Paramiliter yang sesungguhnya yaitu TNI dan Polri.
Pembinaan terhadap Ormas, tetaplah menjadi hal yang sangat penting dan mendasar agar Ormas menyadari jati diri mereka bagaimana menjadi Ormas yang sejati.
Jadi, Ormas menjadi semakin sadar untuk apa sebenarnya eksistensinya, sesuai jati diri masing-masing, sesuai visi dan misi masing-masing dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara di Negara Indonesia yang kita cintai bersama ini.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
