 Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hal yang harus dilakukan atau kewajiban dan ada pula hal yang harus diperoleh yaitu hak.
 Hak warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperoleh atau diterima warga negara, dan dalam hal kekuasaan dan wewenang. Hak pada hakikatnya adalah sesuatu yang harus diterima atau dinikmati. Ini berarti bahwa kita berhak menerima apa yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Pada saat yang sama, tanggung jawab adalah hal yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat. Secara umum, tanggung jawab adalah hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak kita.
 Pengertian warga negara
Warga negara adalah orang-orang yang merupakan bagian dari populasi yang menjadi bagian dari negara. Amerika Serikat Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizen adalah anggota masyarakat yang membentuk negara.
 Singkatnya, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan negara. Mereka memiliki hubungan timbal balik hak dan kewajiban dengan negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (berdasarkan Pasal 26 UUD 1945) merujuk pada masyarakat hukum adat Indonesia dan orang lain yang telah disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang.
 Selain itu, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958, ditetapkan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang yang lahir pada tanggal 17 karena suatu undang-undang, perjanjian, atau peraturan yang mulai berlaku pada bulan Agustus 1945. Setiap negara memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk menentukan prinsip kewarganegaraan seseorang. Ada dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan karena kelahiran dan asas kewarganegaraan karena perkawinan.
 Sebelum negara memutuskan siapa yang menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pelatihan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. di daerah. menurut Pasal 28E ayat 1 UUD 1945.
 Pernyataan ini berarti bahwa orang yang tinggal di wilayah negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
sebuah. Warga negara Indonesia adalah penduduk asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara. b) Penduduk, yaitu. orang asing yang tinggal sementara di negara tersebut, sesuai dengan visa (izin masuk dan tinggal sementara yang dikeluarkan oleh pejabat negara tujuan) yang dikeluarkan oleh negara melalui pelayanan imigrasi.
 Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila
Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila sebagai warga negara dari Orde Pertama sampai dengan Orde Kelima. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga negara pancasila,
 Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hal yang harus dilakukan atau kewajiban dan ada pula hal yang harus diperoleh yaitu hak.
Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan ketentuan pertama
Sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam tatanan ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara
a) Mereka memiliki hak untuk mengadopsi agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan kepercayaan masing-masing.
b) Hak untuk menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilihnya.
 Hak dan kewajiban warga negara urutan kedua
 Sila kedua Pancasila adalah "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam tatanan ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara
a) Hak atas keadilan di mata hukum. b) Hak untuk hidup bermartabat dan perlakuan yang adil dalam masyarakat.
 Hak dan kewajiban warga negara menurut urutan ketiga
 Urutan ketiga Pancasila adalah "Persatuan Indonesia". Dalam tatanan ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara.
sebuah. Kita harus mengedepankan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
b. Segala perbedaan di Indonesia harus dihargai dan dihormati.
 Hak dan kewajiban warga negara menurut perintah keempat
 Perintah keempat adalah: "Orang-orang, kebijaksanaan memimpin dalam negosiasi perwakilan". Dalam tatanan ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara
sebuah. Hak untuk memilih dalam pemilihan parlemen jika memenuhi syarat.
b. Pendapat dan kontribusi orang lain harus dihormati.
 Hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan perintah kelima
 Perintah kelima adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam tatanan ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. sebuah. Harus berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong Masyarakat.
b. Harus berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah untuk melaksanakan keadilan sosial.
Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi
Setiap warga negara memiliki hak, bahkan sejak lahir. Hak-hak yang dimiliki warga negara sejak lahir dikenal dengan istilah hak dasar atau hak asasi manusia (HAM). Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diadopsi atau diubah oleh pihak manapun.
 UU No. 1, Pasal 19 Tahun 1999, mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Perlindungan harkat dan martabat manusia.
 Hak asasi manusia ditimbang terhadap kewajiban dasar. Pengertian HAM adalah seperangkat kewajiban yang tidak dilaksanakan, HAM tidak dapat dilaksanakan dan dipertahankan.
 Hak sipil dalam UUD 1945
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, hak-hak sipil tertuang dalam Pasal 27-34.
Hak dan Kewajiban Orang Asing di Indonesia
Orang asing yang telah memperoleh Izin Tinggal (WNA) juga memiliki hak dan kewajiban selama berada di Indonesia.Pewujudan hak warga negara UUD 1945 terkait langsung dengan kewajiban karena sebenarnya saling terkait. Hal itu menjadikan rumusan hak dan kewajiban yang terkandung dalam pasal seperti Pasal 27 ayat (1) "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan terikat oleh hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam konteks ini, isu hak-hak sipil dapat diangkat, seperti isu pendidikan, jaminan sosial, dan pertahanan. Sebelum amandemen, tidak ada hak asasi manusia dalam UUD 1945. Karena hak asasi manusia tidak sesuai dengan ideologi negara integralis yang termaktub dalam UUD 1945. Ideologi negara integralis yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Mller dan Hegel tidak bertujuan untuk menjamin individu atau kelompok, tetapi untuk menjamin kesatuan seluruh masyarakat. .
