Perkembangan sistem informasi berbasis teknologi sangatlah penting karena akan memberikan peningkatan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) sehingga dapat menunjang kinerja organisasi pemerintah. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemerintahan memainkan peranan besar dalam tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan fraud. Fraud di sektor publik merujuk pada tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Hal ini bisa meliputi penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui, pemalsuan dokumen, dan melakukan tindak pidana korupsi.
Fraud di sektor publik merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas. Dampak Fraud di Sektor Publik diantaranya adalah kerugian finansial bagi keuangan negara sehingga mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Dampak lainnya yaitu hilangnya kepercayaan publik dan menurunnya kualitas pelayanan. Ketika kasus fraud terungkap, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang dapat mengurangi partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, dengan adanya penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik dapat terganggu, mengakibatkan kualitas layanan yang buruk bagi masyarakat. Institusi yang terlibat dalam fraud dapat menghadapi sanksi hukum dan kerusakan reputasi yang dapat mempengaruhi kemampuan pegawainya untuk beroperasi dengan efektif. Kemudian, dengan adanya fraud maka akan dapat mengurangi minat investor dan merusak perekonomian secara keseluruhan.
Dengan banyaknya dampak yang disebabkan oleh fraud, maka upaya pencegahan melalui sistem informasi akuntansi (SIA) yang andal sangat penting untuk memitigasi risiko dan menjaga integritas pemerintahan dalam melawan fraud tersebut. Beberapa manfaat sistem informasi akuntansi (SIA) pemerintahan dalam mencegah terjadinya fraud yaitu diantaranya:
- Meningkatkan transparansi informasi: Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menyediakan laporan keuangan yang jelas dan akurat yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengawasi aliran pendapatan/belanja pemerintahan secara efektif.
- Pengendalian Internal yang baik: Dengan adanya prosedur pengendalian internal yang terintegrasi, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) membatasi akses tidak sah, pencatatan transaksi fiktif dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang karena adanya kontrol dan otorisasi yang berjenjang pada pemerintahan.
- Pengawasan real-time: Memungkinkan pemantauan transaksi secara langsung untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Otomatisasi Proses: Mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi antara transaksi, pencatatan dan pelaporan akuntansi
- Audit trail: menghasilkan rekam jejak transaksi yang dapat dilacak pada saat proses audit sehingga setiap transaksi dapat diperiksa, diverifikasi dan memudahkan pendeteksi tindakan fraud.
Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasi Sistem Informasi Akuntansi pemerintah telah mengimplementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses pemerintahan. Misalnya saja penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah, proses penatausahaan dan akuntansi pemerintahan daerah. Sistem yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan keuangan daerah dapat menyediakan basis data keuangan daerah untuk sinkronisasi kebijakan, melihat kemampuan fiskal daerah, serta pengeluaran daerah yang dominan.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang handal dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena akan menampilkan suatu output berupa informasi-informasi keuangan berkualitas yang dapat dipergunakan oleh para penggunanya dalam tujuan pengambilan keputusan. Dengan telah diterapkannya sistem informasi akuntansi (SIA) dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, maka diharapkan pencegahan fraud sedini mungkin dapat terjadi sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar, pemerataan ekonomi, pendidikan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai.
