Pemilihan kepala daerah sebentar lagi akan dilaksanakan. Meski tidak tahu tanggal berapa pastinya tapi semua itu terlihat dari banyaknya bendera-bendera partai bahkan baliho-baliho para calon kepala daerah yang terpampang di sepanjang jalan. Entah mengapa, setahu saya kan perizinan untuk pemasangan baliho baliho itu ada saat minus sekian bulan sebelum pemilihan dilaksanakan tapi ini, sepertinya pemilihan itu bahkan belum berlangsung dalam waktu satu-dua bulan ke depan, memang dilaksanakan mungkin tahun depan, hanya saja bulannya bukan yang Januari atau Februari, tapi anehnya sejak 4-5 bulan belakangan sudah ramai di pinggir-pinggir jalan, baliho-baliho para calon kepala daerah, meskipun agak disamarkan dengan pesan pesan tentang protokol kesehatan selama pandemi. Tapi tetap saja siapapun yang melihatnya nya, itu tampak sekali disiapkan untuk pemilihan kepala daerah mendatang. Poin utama dari tulisan ini bukan tentang bagaimana baliho-baliho itu menjadi pemandangan tidak asing di sepanjang jalan arteri di daerah ini, melainkan tentang pemilihan itu sendiri dan kaitannya dengan sistem pendidikan di sekolah. Sependek pengalaman saya  dan sedangkal pengetahuan yang saya miliki bahwa sepertinya pemilihan kepala daerah ini benar-benar berpengaruh pada aspek pendidikan. Why? Karena siapapun yang menjadi kepala daerah, maka para pemegang pemegang kepala kepala dinas maupun kepala kepala sekolah tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang dulunya mendukung kepala daerah terpilih ini. Jadi berpengaruh terhadap pendidikan karena besar kemungkina, kepala dinas Pendidikan akan ditentukan berdasarkan keinginan kepala daerah terpilih ini. Semacam politik balas budi, maka bagi-bagi kursi jabatan di lingkungan Pemda pun menjadi hal biasa usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bukan hanya itu, orang-orang atau pegawai di lingkup pemerintahan daerah yang diketahui tidak mendukung kepala daerah terpilih biasanya akan dimutasi ke daerah terpencil. Tidak usah jauh-jauh ambil contoh, cukup berkaca dari pengalaman salah seorang teman yang ayahnya dimutasi ke daerah terpencil hanya karena tidak menyatakan sikap terkait pilihannya di Pilkada yang entah tahun berapa itu. Tidak menyatakan sikap saja sampai dimutasi ke daerah terpencil apalagi yang berbeda pilihannya. Jadi jangan heran kalau kesimpulan saya kemudian akan mengarah pada bagi-bagi kursi di lingkup pemda. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi sistem pendidikan di sekolah. Sebab punya kompetensi maupun tidak punya kompetensi, kepala sekolah yang dipilih untuk memimpin sekolah tentu saja adalah mereka-mereka yang berasal dari pendukung maupun Tim sukses dari kepala daerah terpilih ini. Ini bahaya sebenarnya, karena yang akan terjadi lapangan adalah ketika kepala sekolah tidak punya kompetensi memimpin sebuah sekolah, jangankan untuk memimpin, untuk administrasi sederhana sekelas mengerjakan word ataupun hal sederhana lainnya misalnya memimpin rapat kepala sekolah harus bergantung dengan wakil kepala sekolah yang adalah guru biasa namun berkompeten melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Lebih-lebih lagi kalau Staf TU di sekolah juga tidak kompeten bahkan untuk sebuah dokumen word pun sepertinya terlalu kesulitan untuk menyelesaikannya. Maka semakin bergantunglah kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah yang serba bisa ini. Kepala sekolah akan kebingungan dalam memimpin bahkan untuk memulai rapat dia harus menunggu wakil kepala sekolah yang sedang cuti keluar daerah karena alasan keluarga suaminya menikah. Akhirnya penilaian akhir semester terbengkalai kepanitiaannya sebab kepala sekolah harus menunggu wakilnya tiba terlebih dahulu dari pulang kampung itu. Ini hanya contoh kecil dari akibat negatif apabila kepala Sekolah yang tidak kompeten menjadi kepala sekolah hanya karena dia punya kedekatan dengan kepala daerah terpilih. Sudah jadi rahasia umum di kalangan ASN guru khususnya bahwa kepala Sekolah yang terpilih itu selalu pasti berdasarkan oleh kepala daerah yang terpilih jadi sekom peten apapun semampu apapun sebagus apapun kapasitas seseorang untuk menjadi kepala sekolah dia tidak akan bisa menjadi kepala sekolah jika tidak dekat atau tidak menjadi Tim sukses atau minimal tidak memilih kepala daerah yang terpilih itu. Maka tidak salah jika saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah itu sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan di sekolah.
Lebih parahnya lagi kalau kepala sekolah yang dipilih ini betul-betul sangat menginginkan posisi dan benefit yang dia peroleh dari menjabat sebagai kepala sekolah. Semakin mengerikan karena tipe kepala sekolah seperti ini akan mati-matian mempertahankan kedudukannya sebagai kepala sekolah. Mereka akan royal kepada atasan atasan mereka di dinas misalnya kepala cabang dinas atau orang-orang di dinas pendidikan yang akan berurusan langsung dengan kepala sekolah maupun kebutuhan-kebutuhan administratif kepala sekolah di dinas untuk mempermulus urusan kepala sekolah di dinas. Contohnya saat mat untuk sekolah maka agar bantuan sarana dan prasarana untuk sekolah itu berlimpah yang semula dapat 2 gedung tapi karena royale ke pengurusnya yang menentukan jatah masing-masing sekolah maka jatah sekolah itu akan ditingkatkan menjadi 4 gedung, misalnya. Pertanyaannya dari mana uang uang itu berasal untuk mempermulus urusan urusan administratif kepala sekolah di dinas apakah dari kantong pribadi apakah ada sumber lain tentu saja yang bisa menjawab ini hanyalah kepala Sekolah yang bersangkutan.
Nah dampak negatif lain dari tidak kompetennya kepala sekolah ini iyalah kepala sekolah tidak berani memutuskan tidak tegas memutuskan tidak tegas menindak guru-guru yang kurang disiplin waktu disiplin mengerjakan tugas-tugas pokok mereka sebagai guru maupun guru guru yang acuh tak acuh terhadap kewajibannya mengajar di kelas titik akhirnya kelas kosong pelajaran kosong dan saat rapat kenaikan kelas mereka tidak bisa tidak dinaikkan karena hak-hak belajar mereka tidak ditunaikan. Andai kepala sekolah bisa memberi contoh atau teladan yang baik bagi guru-gurunya misalnya yang paling sederhana adalah tepat waktu dan disiplin hadir di sekolah selama tidak ada dinas keluar kota. Bahkan tanpa dengan kata-kata jika kepala sekolah seperti ini sudah memberi teladan yang baik maka itu akan dicontoh oleh guru-guru. Karena guru-guru juga pasti akan terbebani dengan selaku kepala sekolah ini masa pimpinannya hadir tepat waktu disiplin datang pagi pulang siang tapi guru-gurunya tidak datang sama sekali kan akan jadi semacam tanggung jawab moral bagi guru tersebut akhirnya mereka akan dengan sendirinya ikut juga menjadi guru yang disiplin seperti pimpinan mereka.
Makanya tidak salah rasanya kalau saya menganggap bahwa sangat mengerikan punya kepala sekolah yang tidak kompeten dan jadi kepala sekolah hanya karena dia orang dekat ataupun Tim sukses dari kepala daerah terpilih. Inilah salah satu bentuk buruknya dampak dari politik balas budi bagi sistem pendidikan di sekolah.
KEMBALI KE ARTIKEL
