Artinya, menurut pengakuan Kontras sendiri, organisasi ini memiliki sifat anti militer dan mereka menganggap militer adalah sumber dan penyebab satu-satunya kekerasan secara struktural, kultural dan dalam kehidupan politik yang ada di Indonesia.
Pandangan Kontras ini sungguh tidak mengherankan sebab Kontras didirikan oleh orang-orang yang terkenal berjuang dengan memegang teguh kebencian luar biasa mendalam militer, antara lain almarhum Munir. Kebencian pendiri Kontras tersebut semakin terbukti ketika mereka mengadakan aksi untuk mengkudeta posisi Adnan Buyung Nasution dari LBH Jakarta karena menjadi penasehat hukum beberapa orang berlatar belakang militer yang sedang diproses berkaitan dengan kekerasan di Timor Timur. Namun bukan Adnan Buyung namanya bila dia bisa di-bully anak-anak bau kencur sehingga pada akhirnya kelompok yang mendirikan Kontras-lah yang terdesak keluar.
Bayangkan sakti dan hebatnya organisasi bernama Kontras sehingga para pendirinya merasa berwenang menghalangi seseorang menjalankan profesinya sebagai seorang advokat hanya karena mereka membenci asal golongan orang-orang yang dibela tersebut? dan lucunya Kontras masih tidak malu mengklaim mereka ingin menegakan HAM, demokrasi dan keadilan. Bagaimana bisa menegakan HAM, demokrasi dan keadilan bila mereka melanggar HAM orang lain untuk mendapat penasehat hukum, tidak demokratis dengan tidak menghormati pilihan orang lain untuk menjalankan profesinya serta tidak adil sebab sudah memberi label "bersalah" sebelum ada pengadilan?
Sejak pendiriannya dan sampai sekarang sikap anti militer dan kepolisian secara konsisten diperlihatkan oleh Kontras. Tidak urung kritikan yang dilontarkan Kontras melalui Munir waktu itu sangat tidak proporsional, nyelekit dan mengada-ada. Pokoknya apapun yang dilakukan militer dan polisi salah. Sekalipun mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur dan usaha terbaik mereka menghadapi para penjahat yang kerap melanggar HAM warga negara ini. Tidak heran akhirnya nasib buruk menimpa Munir, menyedihkan memang, tapi bila Munir memberikan kritik secara proporsional, maka kemungkinan besar nasib buruk tidak akan menimpa dirinya seperti yang terjadi sekarang ini.
Mari kita ajukan satu contoh, komentar Kontras berkaitan dengan Bom Bali dan penanganannya melalui Siaran Pers Bersama tanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh Benny K Harman, Yuddy Chrisnandy, Hendardi, Robertus Rober dan Usman Hamid. Inti pernyataan Kontras adalah mereka prihatin dengan peledakan bom di Bali, namun mereka menilai ide pemerintah untuk mengaktifkan komando teritorial, dan penguatan UU Anti Terorisme mengancam demokrasi. Selain itu mereka juga mempertanyakan profesionalitas kepolisian dan intelejen dalam terjadinya salah tangkap dan menurut mereka hal ini tidak menghormati prinsip demokrasi, sambil tidak lupa mengkaitkan bom Bali yang memakan ratusan jiwa tersebut dengan cara penanganan terhadap kasus Munir yang mengabaikan orang-orang yang mencurigakan.
Terakhir Kontras mengkritik cara penanganan penggrebekan kasus teroris di Ciputat oleh Densus 88 kemarin, dengan alasan mengada-ngada: lokasi rumah terduga teroris lama diintai (iya lah, kalo tidak bagaimana tahu di dalam ada teroris?), intel sempat minta warga mengungsi (terus harus minta warga diam saja? kalau kena peluru nyasar nanti bahan Kontras bikin konferensi pers lagi?), satu pelaku ditembak tanpa perlawanan (darimana Kontras tahu? Mereka ada di sana?), lokasi baku tembak janggal karena tidak ada bukti tembak-menembak maupun tidak ada bekas ledakan bom rakitan (Kontras sekarang menjadi ahli forensik?).
Pada dasarnya negara, dan termasuk militer tentunya memang harus diawasi, namun berjuang sekalipun harus disertai dengan tanpa rasa kebencian, dan tentunya harus proporsional saja. Bila Kontras merasa bisa melakukan pekerjaan militer dan polisi dalam menjaga keamanan warga maka kenapa tidak kalian lakukan sendiri? Jangan hanya bisa mengatakan prihatin ketika ratusan warga terbunuh kemudian mengecam negara yang tidak mampu menjaga negara tapi ketika negar mencoba mengambil langkah pengamanan dijegal dan dikritik juga.
Toh kalau mau jujur selama ini kritikan-kritikan serta pendapat Kontras juga omong kosong dan sekarang terbukti salah. Misalnya tahun 2005 dalam siaran pers di atas Kontras mengatakan penegakan HAM dan demokrasi pada era reformasi sudah baik dan semakin menguatkan civil society, namun pada catatan akhir tahun 2013, Kontras mengakui bahwa persoalan HAM pada masa reformasi ternyata morat marit dan HAM dipolitisir tanpa makna. Mengenai hal ini sedikitpun saya tidak heran mengingat HAM sudah dipolitisir sejak lama oleh para aktivis HAM untuk menjatuhkan pemerintah Indonesia dengan menggunakan dana pihak-pihak asing, logikanya darimana dana Kontras bisa berlokasi di salah satu rumah mewah di Menteng?
Jadi kapan Kontras akan menggantikan kopassus maupun densus 88 menyambung nyawa demi menjaga keamanan Indonesia? Jangan hanya pandai mengkritik dan membuat konferensi pers.
