Masalah yang terjadi di internal PD sampai saat ini belum juga usai.
Pertarungan PD kubu AHY dengan kubu KLB masih tetap menarik untuk dibahas. Terlebih ketika Menkumham menolak hasil KLB PD kubu Moeldoko.
Namun, ada hal yang belum banyak orang ketahui.
Sejak awal munculnya gejolak di internal PD, AHY dan kelompoknya ramai-ramai menuduh bahwa ada keterlibatan pemerintah (Jokowi), bahkan AHY selaku Ketua Umum PD versi Cikeas tak segan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Coba bayangkan jika seandainya Menkumham langsung mengesahkan hasil KLB PD kubu Moeldoko.
Tentu saja yang terjadi adalah serangan dan hantaman yang bertubi-tubi akan dikerahkan AHY dan kelompoknya kepada pemerintah, terlebih kepada Jokowi. Karena Jokowi adalah simbol yang selama ini dianggap jauh lebih baik dari SBY.
Tapi, dengan hasil keputusan Menkumham sebagai perwakilan pemerintah yang menolak hasil KLB PD kubu Moeldoko, maka otomatis AHY tidak lagi memiliki alasan untuk menuduh dan menyerang pemerintah.
Justru kualitas AHY dalam membaca situasi politik jadi terukur. Sebab, dugaan awalnya yang menuduh pemerintah terlibat dalam kudeta PD adalah salah total. Artinya, sampai di titik ini bisa disimpulkan bahwa AHY belum menguasai medan perang.
Bahkan bukan saja hanya tidak menguasai medan perang, tetapi juga AHY sudah mempermalukan dirinya sendiri.
Bagaimana tidak, pasca Menkumham menolak hasil KLB PD kubu Moeldoko, AHY dan kelompoknya kegirangan dan merasa sudah berhasil memenangkan pertempuran.
AHY tidak paham bahwa pertarungan yang sesungguhnya bukan di titik ini. Melainkan nanti, setelah sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah jelas tidak bodoh lalu kemudian mau mengambil resiko dengan mengesahkan hasil KLB PD.
Mengingat yang berhadapan langsung dengan AHY adalah tokoh yang kini berada di lingkaran pemerintah yaitu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Oleh sebab itulah pemerintah melempar bola liar sembari menyelamatkan diri dari berbagai tuduhan dan fitnah murahan yang dinarasikan kubu AHY.
Sehingga apapun nantinya keputusan PTUN, baik itu kubu Moeldoko yang memenangkan pertempuran maupun kubu AHY, maka tentu saja kedua kubu tidak punya alasan lagi untuk menuduh pemerintah.
Sebab, pemerintah tidak punya kuasa untuk mengintervensi keputusan PTUN.
Inilah politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kadang yang terlihat di depan mata tak selalu benar dan begitu pula sebaliknya. Semua tergantung pada strateginya. Bukan persoalan menang atau kalah, tapi ini tentang penguasaan medan perang serta bagaimana cara memainkan peran.
