Belakangan ini nelayan semakin diperhatikan oleh pemerintah. Saya salut dengan menteri KKP yang memperjuangkan jatah BBM Bersubsidi untuk nelayan. Pasalnya, nelayan Indonesia baru mendapatkan 700 ribu kiloliter BBM bersubsidi dari 2,5 juta kiloliter yang dibutuhkan, itu pun berdasarkan pengamatan alokasi untuk Solar Packed Dealeruntuk Nelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN). 2 tempat khusus pengisian BBM untuk nelayan ini jarang menyediakan BBM bersubsidi, sehingga nelayan tetap saja mengecer dari SPBU-SPBU dengan kisaran harga 8ribu perliternya.
Di daerah saya pesisir teluk semangka Lampung, memang belum ada SPDN atau SPBN, mereka mendapat BBM untuk melaut dengan cara membeli di SPBU dengan membawa derigen-derigen besar. Terkadang mereka juga harus rela antri bersama derigen-derigen pengecer BBM yang lainnya, tentu saja ini memakan waktu juga untuk mereka. Padahal, mereka harus bekerja keras pada malam hari, menepi di pagi hari dan tentu saja siang hari mereka harus istirahat bukan berlama-lama di SPBU untuk mengantri BBM. Begitulah realitas BBM untuk nelayan kecil, sementara untuk nelayan berskala besar, lebih butuh perhatian lagi, mengingat baru-baru ini Pertamina mengeluarkan kebijakan baru yakni diberikannya BBM hanya untuk berlayar satu bulan ke laut, padahal kapal-kapal yang long line biasanya berlayar selama tiga bulan.
Pengalokasian BBM bersubsidi untuk nelayan ini tentulah perlu diperhatikan oleh semua pihak, terutama Pertamina sendiri selaku pengambil kebijakan quota BBM Bersubsidi khusus nelayan. Mengingat, bagi nelayan skala usaha mikro dan kecil, BBM memang merupakan elemen sangat penting dalam menjalankan kegiatannya, karena komponen biaya BBM berkisar antara 40-60 % dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan. Belum lagi kalau sedang terang bulan, terkadang nelayan-nelayan malah tak mendapatkan ikan, sementara BBM sudah terpakai. Bagaimana nelayan-nelayan kita bisa sejahtera kalau biaya operasional saja sulit tertutupi.
Oleh karenanya, saya pun turut menghimbau Pertamina untuk menambah jatah BBM bersubsidi khusus nelayan. Jika takut ada penimbun BBM bersubsidi untuk nelayan maka sebaiknya lakukan uji coba kelayakan di daerah-daerah terpencil untuk mendirikan SPBN atau SPDN yang dekat dengan pantai. Nelayan-nelayan di data dan dibuatkan kartu keanggotaan untuk menghindari pembelian dari yang bukan nelayan. Namun, tentu saja usul ini perlu analisis yang komprehensif, mengingat pembangunan SPBN/SPDN juga memerlukan dana yang tidak sedikit.
Sementara ini, untuk mewujudkan pembangunan SPBN/SPDN, KKP menempuh empat langkah.Pertama,mengajak koperasi nelayan untuk membangun SPDN/SPBN di wilayahnya.Kedua,mengajak investor untuk membangun SPDN/SPBN.Ketiga,bekerjasama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mengembangkan program BBM untuk nelayan.Keempat,diusulkan melalui dana alokasi khusus.
Semoga saja ini cepat terwujud, mengingat ketersediaan BBM merupakan faktor kunci usaha perikanan dalam bersaing dengan negara-negara tetangga yang BBM untuk perikanannya saja sudah disubsidi, seperti Malaysia, Thailand dan China.
terinspirasi dari nasib nelayan-nelayan tetanggaku dan berbagai sumber pemberitaan...
