Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 memungkinkan pejabat negara, termasuk menteri dan kepala daerah, tidak harus mundur ketika menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mereka harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
KEMBALI KE ARTIKEL
