Panggung kampanye pilpres 2014 di Indonesia mulai hingar bingar dengan slogan dan pemaparan visi misi pasangan capres-cawapres yang sengit bertarung. Tiba tiba saja secara mengejutkan salah satu capres menggulirkan ide baru yang tak biasanya.
Membuka pendaftaran "Lelang Jabatan Menteri" bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota kabinet jika dirinya nanti terpilih menjadi presiden.
Lelang pun disambut hangat oleh berbagai kalangan, mulai dari CEO perusahaan, profesional, tokoh nasional, politisi berbagai partai sampai purnawirawan TNI berlomba lomba mendaftarkan diri meskipun persyaratan mengikuti lelang jabatan ini cukup berat.
Partai pengusung sang capres lalu membentuk tim penilai untuk merumuskan kriteria penilaian secara ketat berdasarkan bidang keahlian masing masing. Adapun persyaratan umum bagi para peserta lelang sebagai berikut:
- Menyediakan waktu untuk bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu demi kepentingan bangsa dan negara.
- Mengajukan proposal mengenai konsep, target yang akan dicapai, aksi yang dilakukan, progress report secara lengkap dan terperinci.
- Setelah pilpres akan menjalani fit dan proper tes terbuka yang diliput oleh media massa.
- Kreatif mencari sumber pendanaan diluar APBN dengan prinsip terang benderang, transparan, akuntable dan zero corruption.
- Siap diganti kapan saja jika dinilai gagal mencapai target yang dijanjikan.
Semua menteri harus fokus dan bekerja untuk mencapai target pemerintah yang utama 5 tahun ke depan yaitu:
- Gaji PNS, TNI/Polri dan pensiunannya naik 10x lipat dari yang sekarang.
- UMR naik 10x lipat dari yang sekarang.
- Uang pensiun bagi setiap WNI usia diatas 55 tahun sebesar 1x UMR/bulan
- Subsidi biaya hidup bagi setiap anak dari usia 0 - 17 tahun sebesar 1x UMR/bulan
- Dari negara mengirim TKI menjadi negara tujuan pencari kerja asing karena melimpahnya lapangan pekerjaan yang tak cukup diisi oleh orang Indonesia.
Persyaratan dan target pekerjaan menteri yang berat itu akan diberi imbalan reasonable setara gabungan CEO Bank Mandiri dan CEO Pertamina.
Lelang jabatan menteri itupun akan menjelaskan dan memberikan pemahaman lebih mudah dan jernih mengenai apa itu politisi dan apa itu profesional sehingga tidak akan ada lagi istilah politisi yang profesional atau profesional yang politisi.
Jika ada politisi masuk kabinet dan kemudian dipecat, partainya bakal menarik dukungan dan mempersulit pemerintah di parlemen.
Jika profesional yang dipecat dari kabinet paling juga anak bininya saja yang menarik dukungan kepada pemerintah.
Jadi..
Politisi ya politisi!
Profesional ya siap dipecat!
