Haruskah Pejabat Mura Ngantor Pakai Motor?

[caption id="attachment_144058" align="aligncenter" width="626" caption="Wakil Bupati Mura Hendra Gunawan menggunakan sepeda saat berangkat ke Kantor Bupati"][/caption] Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) sejak 21 November lalu berangkat ke kantor menggunakan motor.  Sampai Wakil Bupati, Hendra Gunawan, berangkat menggunakan sepeda. Instruksi ini, dikeluarkan Bupati Ridwan Mukti, dengan alasan melakukan penghematan anggaran. Media lokal dan regional pun, menjadikan Wabup sebagai berita human interest berupa features di halaman depan. Sayang, gerakan hemat anggaran ini, menurut hemat saya, menjadi janggal ditinjau dari beberapa aspek yang paling rasional. Pertama, ditengah sorotan para wakil rakyat yang hidup hedonistik, penggunaan kendaraan roda dua bagi pejabat ini, bisa jadi merupakan gerakan politik yang tak membumi. Momentum ini, digunakan agar mendapatkan atensi positif dari publik dan masyarakat Mura. Bila memang mau melakukan penghematan anggaran, ini bukan menjadi cara yang efektif. Pemerintah daerah, kalau memang memiliki political will dan political action bisa melakukan pengetatan anggaran sejak, APBD dibahas sampai menjadi APBD induk. Disinilah, Bappeda dan Badan Anggaran DPRD tahu mana anggaran yang efektif dan efesien. Toh nyatanya, dalam APBD Mura 2011, masih banyak kegiatan yang tidak efektif. Seperti masih adanya anggaran seminar dan kegiatan-kegiatan seremonial yang notabene hanya menghabiskan uang. Apalagi, bupati dan wakil bupati sudah ada aturan perundang-undangan protokoler yang jelas dan pendapatan yang sah dan berhak menggunakan kendaraan dinas. Plus ditambah sopir dan ajudan. Kedua, gerakan menggunakan motor bagi pejabat, mengapa harus dilakukan saat akhir tahun anggaran. Pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan awal tahun, saat anggaran masih 'perawan'. Dengan demikian, saya menduga, instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati, ini lebih pada kegerahan melihat anak buahnya yang tidak mahir bekerja. Saya mengetahui persis, bagaimana Bupati Ridwan Mukti melakukan penghematan anggaran ini. Apalagi, disaat kepemimpinan dia, APBD Mura yang sejak tahun 2005 hanya 500-an milyar, kini sudah menembus angka 1 triliyun. Oleh karena itu, lebih arif dan bijak, bahwa menggunakan kendaraan motor ini sebagai pembelajaran politik birokrasi yang selama ini 'hedonistik' dengan anggaran. Atau lebih elok dan sangat bagus, apabila, instruksi ini dibuat permanen dalam tahun 2012.Sehingga, anggaran bensin, anggaran sopir dan ajudan, dihilangkan. Dana milyaran tersebut, bisa dialihkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Bila demikian, mari direnungkan: "Haruskah menggunakan motor dengan alas an hemat anggaran pada saat APBD sudah 'sisa' anggaran?" Semoga tidak. sumber foto: www.sripoku.com.