[caption id="attachment_122468" align="aligncenter" width="448" caption="maskapai penerbangan PT. garuda Indonesia Tbk. (Foto:
http://tmurah.blogspot.com)"][/caption] DUA hari terakhir, saya membaca dua berita PT Garuda Indonesia Tbk yang kontraproduktif dengan
Good Corporate Governance (GCG) seperti yang diiklankan di media televisi dan media cetak.
Pertama, kisruh sejumlah pilot lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG). Para awak pilot ini, bahkan sempat melakukan mogok setengah hari setelah melakukan pertemuan antara Direktur Utama Emirsyah Satar yang dimediasi oleh Menteri BUMN Mustofa Abu Bakar.
Kedua, dalam laporan keuangan tengah tahun, PT Garuda Indonesia (Persero) mengalami kerugian sepanjang semester pertama sebesar Rp 185,73 miliar. Pendapatan Garuda sebenarnya naik dari Rp 7,75 triliun menjadi Rp 11,21 triliun. Namun beban usaha Garuda, juga melonjak lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
Dua berita itu, sangat menggelitik dan sangat tidak elok. Karena selama ini, perusahaan plat merah ini katanya telah menerapkan prinsip GCG, sehingga meraih penghargaan sebagai The Most Trusted Company dua kali berturut-turut pada 2009 dan 2010. Dengan penghargaan itu, Garuda dianggap sangat terpercaya dalam transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness.
Nah, bila GCG benar-benar sudah dilakukan, saya rasa konflik pilot lokal dan persoalan kerugian bisa diatasi. Apalagi, kedua masalah itu menjadi bagian dari cara kerja perusahaan yang sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan fairness itu. Persoalan mogok pilot, untuk sebuah perusaahan sebesar Garuda sangat beresiko. Bahkan, bisa menjadi citra buruk didunia penerbangan internasional.Apalagi, yang dipersoalkan adalah agar PT Garuda memutus kontrak memperkerjakan pilot asing.
KEMBALI KE ARTIKEL
