Ada beberapa hal yang menurut saya bisa dijadikan anti tesis ketika Pak SBY ‘geram’ terhadap media itu. Pertama, pada saat kampanye Pemilu 2010 lalu, Partai Demokrat gencar dengan isu-isu pemberantasan korupsi. Nah, media kala itu menjadi alat cukup ampuh membangun pencitraan Partai Demokrat. Bahkan, media berhasil menghimpun opini publik bahwa Partai Demokrat bisa menjadi tulang punggung dalam pemberantasan korupsi.
Saya kira, saat media memberitakan Nazaruddin, jangan dilihat dari sisi kuantitas berita. Namun, harus dianalisis dari sisi nilai, bahwa media mengharapkan dengan pemberitaan itu, Partai Demokrat memiliki ketegasan terhadap Nazaruddin. Apalagi, SBY selain Ketua Dewan Pembina Partai, juga sebagai Presiden, yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan-kebijakan strategis agar bisa membawa Nazaruddin dari tempat persembunyiannya.
, media memiliki tugas sebagai kontrol sosial dan kritis terhadap berbagai permasalahan ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Nah, mungkin Demokrat ingat pada saat kampanye bagaimana seluruh lembaga survei melakukan pencitraan terhadap SBY dan Demokrat.
Bahkan, beberapa media saat itu habis-habisan memberitakan keberhasilan demokrat. Nah, dalam kasus Nazaruddin, rasanya media sudah menjalankan porsi yang proporsional. Kalau pun menjadi headline, karena memang kasus Nazaruddin sangat marketable dan cukup seksi untuk sebuah industri pers. Dan publik pun jelas ingin tahu, apa reaksi SBY dan Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum, yang dulu getol berkampanye anti korupsi, itu tegas dalam kasus Nazaruddin.
