“Kita ini keluarga besar bukan musuh. Kita siap saja, tapi belum tahu kapan perundingan akan dimulai. Saya ingin agar dualisme selesai di perundingan, bukan di pengadilan, ” kata Zainuddin saat tiba di kantor DPP Golkar Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/12).
Zainudin menambahkan bahwa jika masalah dualisme ini tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, maka prosesnya akan panjang. Bahkan proses panjang tersebut bisa memecah fokus Pilkada 2015. “Prosesnya lama kalau pengadilan dan agenda-agenda politik berikutnya bisa terlewat. Saya yakin akan lancar,” ucap Zainudin.
Dorongan ZA mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Melansir Detik, Senin (22/12) malam, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Harkristuti Harkrisnowo dan Wakil Ketua DPP kubu Ical, Theo Sambuaga
menyatakan dukungan terhadap dorongan islah ini. Hakristuti menegaskan bahwa mau tidak mau Golkar harus diselesaikan lewat perundingan seperti usul ZA. Sebab jika tidak, kesempatan Golkar mengikuti Pilkada 2015 hangus. “Kita sebagai parpol dan warga negara sangat berkepentingan mengikuti proses pilkada dengan sebaiknya, karena itu ya sejauh mungkin kita jaga jangan sampai berkepanjangan,” tambah Theo.
Dorongan islah ini tidak hanya didukung oleh sejumlah pihak dengan analisa saja, namun juga data. Seperti riset yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) misalnya. Hasil riset kualitatif bertajuk “Golkar Pasca Putusan Menkumham” ini mendapatkan tiga temuan. Pertama, publik memposisikan Golkar sebagai penyangga politik Indonesia. Dampak kisruhnya golkar menurut hasil survei akan berdampak pada politik nasional.
“Kedua, Instabilitas politik internal Golkar akan berdampak pada stabilitas politik nasional. Ketiga, jika berhasil Islah di luar peradilan, Golkar akan menjadi role model politik Indonesia,” jelas Ardian Sopa, peneliti LSI sebagaimana dikutip Tribun.
Adapun survei ini dilakukan pada tanggal 16-17 Desember 2014. Menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden, margin of error dalam survei kali ini diperkirakan sebesar 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Hasilnya juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Melihat data ini, ZA menilai tidak ada alasan lagi menolak islah demi ambisi pribadi.Apalagi sampai membawa ke pengadilan yang justru merupakan tindakan bunuh diri. Ia berharap wakil Golkar versi Ical segera membentuk tim untuk berunding. “Juru runding kami adalah Agun Gunanjar, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzier, Priyo Budi Santoso, dan Andi Matalatta. Kita akan menunggu siapa saja wakil yang ditunjuk oleh Ical,” tegasnya.
Sumber: Zainudinamali.com
