Hembusan Angin Surga Konsorsium Asuransi TKI

Rapat yang dipimpin langsung  oleh Ribka Tjiptaning Ketua Komisi IX DPR-RI ini dihujani pertanyaan pedes anggota DPR seputar jaminan konsorsium asuransi TKI terhadap pemenuhan hak TKI, layanan kemudahan pembayaran klaim, mekanisme pembayaran klaim, infrastruktur layanan baik di dalam negeri dan luar negeri, pendataan kepesertaan secara online, koneksi pendataan dengan KTKLN, cepatnya pergantian keputusan Menakertrans dari yang lama kepada yang baru, masuk kemanakah aliran dana pembelianpremi asuransi itu, ke rekening perusahaan atau pemilik perusahaan, pengecualian yang mengakibatkan gagal klaim, apakah anggota konsorsium tersebut adalah pengelola asuransi terdahulu atau ganti nama saja, berapa pembagian persentase antara broker dengan konsorsium, bagaimana menjaga komitmen persaingan sehat dalam penjualan premi, siapakah yang berkewajiban membayar klaim apakah konsorsium baru atau yang lama, hingga pernyataan dengan ancaman pemenjaraan seperti yang dilakukan oleh Poempida dan Rieke Dyah Pitaloka. Sayangnya dari sekian banyak pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI ini, tidak ada yang menyinggung tentang sudah sesuai dengan norma hukumkah keputusan Menakertrans yang melimpahkan program perlindungan asuransi TKI kepada perusahaan asuransi swasta, mengingat Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mengatakan bahwa asuransi TKI adalah asuransi wajib, dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi wajib adalah asuransi sosial. Ada jawaban menggelitik terkait dengan aliran dana premi asuransi, dua konsorsium masuk ke rekening perusahaan dan satu konsorsium masuk ke rekening direktur. lho kok bisa???