Karena jarang sign in dan cenderung hanya membaca jika sempat maka lupa pasword. Ya sudahlah, itu namanya juga nasib.
Kalau pemilu di Malaysia (maksudnya negara malaysia) tidak membolehkan warga negaranya yang di luar Malaysia untuk ikut pemilu kecuali staf Diplomatik dan warga negara yang keluar negeri mendapat tugas tertentu. Warga Malaysia biasa akan langsung terhitung tidak ikut pemilu. Salah satu sebabnya adalah penggunaan sistem distrik (seorang pemilih harus memilih berdasarkan alamat 'KTP' (MyKAD), selain sebab-sebab yang tidak bisa dituliskan disini.
Menjelang April 2014 ini sangat menarik kalau membahas pemilu Indonesia di Malaysia. Jumlah total penduduk Indonesia ada dalam kisaran 2-3 juta. Namun yang resmi terdaftar (mempunyai paspor dan visa/izin tinggal di Malaysia) dalam 1 jutaan, diluar yang 1 juta itu mereka ada punya paspor tapi tidak ada visa (ilegal), bahkan ada yang tidak mempunyai paspor (secara status hukum tidak jelas kewarganegaraannya, namun mereka berasal dari Indonesia menggunakanbahasa Indonesia dan merasa sebagai warga negara Indonesia). (data dari KBRI Kuala Lumpur).
PPLN dibuat dalam bentuk kepanitiaan yang berada dibawah KBRI/KJRI. Di Malaysia ada 5 PPLN yaitu:
-PPLN Kuala Lumpur dibawah KBRI Kuala Lumpur yang wilayahnya meliputi: Negeri Kelantan, Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (termasuk Putra Jaya) dengan DPT* 2014 384.550
-PPLN Johor dibawah KJRI Johor yang wilayahnya meliputi: Negeri Sembilan, Johor, Melaka dan Pahang dengan DPT* 2014 384.000
-PPLN Penang dibawah KJRI Penang yang membawahi Negeri Penang dengan DPT* 2014 37.000
-PPLN Penang dibawah KJRI Sabah yang membawahi Negeri Sabah dengan DPT* 2014 179.232
-PPLN Penang dibawah KJRI Serawak yang membawahi Negeri Serawak dengan DPT* 2014 48.853
Sehingga total DPT*2014 di Malaysia adalah 1.033.635
Sengaja saya tulis DPT* dengan tanda bintang karena masih ada kemungkinan untuk berubah, baik naik maupun turun tergantung dengan hasil update.
Kesulitan yang dialami oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri atau KPUD untuk salah satu negara di luar Indonesia) adalah pembuatan DPT. Berbagai cara dilakukan oleh PPLN untuk mendata warga negara Indonesia di Malaysia. Tentu saja teknis tidak perlu ditulis disini agar tidak memperpanjang tulisan.
Dalam tulisan ini, saya hanya menyorot tentang keadaan di sekitar Kuala Lumpur karena hal itulah yang saya tahu. Sedangkan Pemilu di KJRI2 tidak banyak tahu kecuali dari beberapa kabar kawan2. Fokus tulisan adalah untuk membeberkan kecurangan pada 2009 di KBRI dan agar menjadi pelajaran yang berharga bagi pemilu 2014.
Sistem Pemilu 2009 di wilayah KBRI
Tiga sistem pemungutan suara yang digunakan dalam pemilu 2009 di Malaysia, yaitu TPS, Dropping Box, Undi Pos. TPS itu seperti TPS di Indonesia. Pemilih datang ke TPS dan memilih dengan prosedur sesuai dengan TPS di Indonesia. Kesulitan dari TPS ini ada 2, penyelenggaraan pemilu tidak selalu bertepatan dengan libur dari TKI (sebagian besar status WNI di Malaysia). Sehingga perlu dibuat 2 alternatif sistem pemungutan suara yaitu Dropping Box (DB) dan Undi Pos (UP).
