Salah satu teman saya nyeletuk "Heran, kita sibuk segini-gininya, kok iya masih ada yang mengira PNS itu kerjanya nyatai ya?"
Saya hanya tertawa kecil, lalu mengingatkan "Ingat gak mb, waktu kita ke Instansi XYZ? coba ingat lagi? sedang dimana pak ABC waktu kita datang?"
Teman saya ini mengingat sejenak, lalu tertawa. Soalnya waktu itu, kami datang pada jam kerja ke Instansi XYZ, tapi pak ABC yang kami cari ternyata sedang nongkrong di warung kopi samping kantornya.
Stigma PNS memang jelek, bahkan sebagai PNS saya juga mengakui. Mulai dari kerja santai, tidak disiplin, gampang disuap dan beragam stigma negatif lainnya.
Meskipun saya sering melihat teman-teman sesama PNS di beberapa Instansi yang sibuknya bukan main, dan saya serta rekan-rekan dikantor sering pulang malam demi mengejar deadline. Saya tetap merasa belum bisa menyatakan pada masyarakat, bahwa stigma yang kadung melekat itu salah. Pasalnya, bagaimanapun juga, dari sisi yang lain saya sering melihat PNS yang memang persis seperti yang digambarkan dalam stigma negatif tersebut.
Ketika saya kuliah kembali (dengan beasiswa tentunya), saya ditempatkan di kelas khusus PNS di salah satu perguruan tinggi ternama negara ini. Saat itulah saya berkumpul dengan teman-teman sesama PNS dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian, Badan Negara sampai kepada Dinas yang ada di daerah. Saat itulah saya melihat, - walaupun sama-sama PNS - ada semacam ketidakseragaman antar instansi dan lembaga negara.
Ketidakseragaman ini bukan hanya dari sisi pegawainya rajin-rajin atau tidak, tetapi ada bermacam-macam. Mulai dari kesempatan berkarir, kualitas pegawai, beban kerja, kondisi kerja internal kantor masing-masing, sampai kepada penghasilan.
Dari sisi beban kerja misalnya, ada beberapa teman saya yang pekerjaannya tidaklah terlalu banyak. Artinya kalaupun dia baru datang ke kantor jam 10 dan pulang jam 2, sebenarnya tidak menjadi masalah, karena kerjannya memang tidak banyak. Sebaliknya, ada juga teman saya yang meskipun datang jam 7:30 pagi dan pulang jam 8 malam, tetap saja kerjannya masih menyisa dan sering dibawa pulang atau dikerjakan sabtu-minggu.
Dari sisi kesempatan berkarir dan kualitas pegawai, ada beberapa instansi yang asal mau kuliah Magister saja dan sudah golongan III/c, dipastikan karirnya akan melejit naik, karena sebagian besar pegawai dikantornya adalah DIII atau S1, bahkan yang lulusan SMU pun masih banyak. Sedangkan di instansi saya sendiri, karena memang banyak yang magister dan bahkan ada doktor segala (walaupun bukan institusi pendidikan), jangan heran kalau nama sudah ada embel-embel "M" dan golongan III/c tapi masih staf.
Dari segi kualitas pekerjaan, ada instansi yang memang disiplin sangat. Tugas pokok dan fungsi pegawainya jelas, pembagian kerjanya rapih, Level of service perizinannya jelas, loket perizinannya terbuka dan tidak ada calo atau jalan belakang sama sekali. Tetapi ada pula yang manajemennya sama sekali tidak jelas, yang penting selesai dan tidak peduli caranya gimana. Yang terakhir ini, manajemen kerjanya acak-adut, tugas dan fungsi pegawainya tidak jelas, biasanya pegawai yang rajin malah apes karena ketiban banyak pekerjaan dan pegawai yang malas malah enjoy tanpa beban. Dan kalau anda melihat instansi pemerintah yang warung kopi didepan kantornya ramai oleh pegawai pada jam kerja, biasanya itu instansi yang tipe terkahir ini.
Ketidak seimbangan ini ada beragam faktornya, mulai dari ketiadaan standar dan prosedur kerja yang jelas, parameter penilaian kinerja yang tidak jelas dan sangat subjektif (DP3, tetapi mulai tahun ini sudah diperbaiki) sampai pada masalah otonomi daerah yang seringkali berakhibat pada ketidak seragaman manajemen di daerah-daerah.
Karena ketidakseimbangan inilah, meskipun sedang sibuk sesibuk-sibuknya, saya menjadi tidak berani membantah kalau ada yang mengatakan bahwa PNS itu kerjanya nyantai. Lah, mau bilang apa? saya sendiri sering lihat kalau ada PNS yang memang santai betulan. Tetapi setidaknya, dalam beberapa tahun ini, telah ada perubahan yang cukup berarti dari segi kualitas birokrasi, mulai dari kualitas tenaga yang direkrut, pemanfaatan TIK sampai pada manajemen kerja yang digunakan. Kalau boleh berharap, siapapun politisi yang naik jadi pemimpin nantinya, hendaklah reformasi birokrasi dan manajemen menjadi salah satu concern yang utama dan bukan sekedar menyalahkan PNS atas masalah yang sebetulnya disebabkan oleh kelemahan manajemen dari atas.