Pembatasan BBM Bersubsidi, Kebijakan Pemerintah yang "Aneh"

Pemerintah kita sedang "panik", mungkin kata ini sangatlah tepat untuk mendiskripsikan keadaan emosional para pemimpin kita saat ini. Tentunya jika kita dalam kondisi panik tetapi memaksakan diri mengambil suatu keputusan, maka kemungkinan besar, keputusan yang diambil itu tidak tepat. Saya menduga bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan pada bulan Oktober 2010 nanti diambil dikarenakan pemerintah sedang kebingungan mencari dana untuk menambal defisit pada APBN kita, ditengah kepanikan dan kebingungan maka lahirlah kebijakan ini. Keputusan yang salah pasti akan berdampak negatif, kebijakan tabung gas 3 (tiga) kilogram kita sudah tahu sama sama dampaknya, namun sangat sangat disayangkan, pemerintah masih juga belum kapok merencanakan kebijakan baru yang "aneh". Kenapa saya katakan demikian, secara logika, bukankah mobil "tua" lah yang mengkonsumsi BBM lebih banyak dibandingkan yang baru ???. Jika kebijakan ini jadi diterapkan, maka sebenarnya, pemerintah sedang memberikan stimulus bagi bisnis / pedagang mobil bekas, merekalah yang akan menikmati dampaknya, harga mobil bekas dipastikan akan naik. Sungguh ironi, sementara di negara lain, mobil bekas pada usia tertentu harus di daur ulang karena beberapa pertimbangan seperti polusi udara (lingkungan), keselamatan berkendara, serta pemborosan BBM, tetapi dinegeri ini barang barang "kadaluarsa" ini tetap dijaga, dipelihara bahkan diberikan fasilitas khusus, yakni harga BBM yang lebih murah. Kebijakan ini juga akan menyuburkan bisnis SPBU gelap, caranya, si "oknum" mengisi BBM dengan kendaraan tuanya, dikumpulkan lalu dijual kepada pemilik kendaraan yang "muda", hal ini sama saja dengan modus pemindahan tabung gas bersubsidi ke nonsubsidi. Menurut saya sebaiknya harga BBM harus berlaku sama untuk semua orang di negeri ini, tidak pandang bulu, baik si kaya maupun si miskin, sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi sebagian orang mengeruk keuntungan pribadi dari adanya disparitas harga. Konsentrasi pemerintah seharusnya bukan pada memberikan subsidi kepada rakyat tetapi berpikir bagaimana caranya meningkatkan daya beli masyarakat dan upaya pemerataan tingkat kesejahteraan, seperti bagaimana menciptakan sebanyak banyaknya lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang cenderung naik dari waktu ke waktu serta berupaya menyediakan sarana transportasi masal bagi rakyat yang layak dan terjangkau. Saya menghimbau kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan ulang penerapan kebijakan ini dan bisa berpikir lebih matang untuk mencari solusi lain yang lebih memberikan dampak positif bagi bangsa dan negeri yang kita cintai.