Dalam acara Chief Editor Meeting di Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kerugian negara karena tindak pencurian ikan dan beragam tindak pidana lainnya bisa mencapai angka tiga ribu triliun. Padahal menurutya dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang kondisinya saat ini masih memprihatinkan. Kondisi ini tentu menjadi ironi mengingat sektor perikanan di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas laut sekira 5,8 juta km2, 17.499 pulau dan garis pantai sepanjang 80.791 km. Lebih dari setengah luas laut tersebut merupakan Daerah Perairan Pantai (DPP) yang memiliki potensi besar karena 70 persen sumber daya ikan berada di area ini (Bappenas, 2010). Dengan data seperti ini, maka potensi wilayah kelautan dan perikanan Indonesia seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun ironisnya, data Kementrian Kelautan dan Perikanan (2013) menunjukkan bahwa potensi ekonomi kelautan dan perikanan di Indonesia menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional senilai 8.241.864,30 juta rupiah atau hanya sekitar 3,10 persen dari total PDB nasional.
KEMBALI KE ARTIKEL
