UU PPh telah mengatur mengenai mekanisme untuk menangkal dan mencegah penghindaran pajak berupa special anti avoidance rules melalui pembatasan pembebanan thin cap, penundaan pembayaran dividen (CFC), Transfer mispricing, dan menggunakan special purpose company Di tax Haven country pasal 18 UU PPh namun UU PPh belum mengatur mengenai GAAR (INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK). Setidaknya 43 negara di dunia telah memiliki GAAR sejalan dengan rekomendasi OECD (G20) BEPS ACTION PLAN. Adanya model penghindaran pajak yang belum dapat ditangani tanpa adanya GAAR dalam perundangan domestik maka usulan dalam RUU KUP Memberi kewenangan kepada dirjen Pajak untuk membuat penetapan atas transaksi yang bertujuan mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan. Dan diaur dengan PP.
KEMBALI KE ARTIKEL
