Polemik anggaran jalur sepeda secara dadakan bak tahu bulat muncul ke permukaan. Media pun ramai-ramai memberitakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberhentikan pembangunan jalur sepeda di Ibukota yang merupakan program dari Gubernur DKI sebelumnya Anies Baswedan.
Menanggapi pemberitaan diatas, jujur saja Penulis hanya bisa senyum-senyum sendiri. Bagi Penulis pribadi menilai polemik dihentikannya pembangunan jalur sepeda hanyalah dagelan yang bersifat politis.
Kenapa Penulis bisa beranggapan begitu? Penulis mengajak para pembaca untuk menelisik ihwal jalur sepeda di Ibukota.
Entah dalam kaitannya apakah jalur sepeda di Ibukota ini memang merupakan program jangka panjang Pemprov DKI Jakarta sejak dahulu (sebelum era Anies Baswedan), akan tetapi seingat dan sepengetahuan Penulis keberadaan jalur sepeda di Ibukota adalah program yang baru seumur jagung yang diinisiasi saat pandemi Covid-19 dan hype akan sepeda yang melanda masyarakat Ibukota kala itu.
Toh jelas bahwa pembangunan jalur sepeda tidak dilandasi data, contohnya seperti berapa banyak pengguna sepeda dan berapa jumlah pengguna Bike to Work. Pernah tidak diungkapkan ke publik? Alhasil program jalur sepeda cenderung sebagai program ugal-ugalan yang asal dibuat semaunya.
Apa saja contohnya? Sebut saja jalur sepeda yang memotong jalur Busway, jalur sepeda yang memakan trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, jalur sepeda yang melewati gorong-gorong galian kabel, dan jalur sepeda enggak niat seperti dekat bioskop Metropole (arah RSCM).
Tak hanya tidak dilandasi data, program jalur sepeda pun tidak memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pesepeda itu sendiri. Program jalur sepeda cenderung lebih mengutamakan "yang penting ada dahulu atau dibuat dahulu". Sedangkan aspek penting seperti kualitas jalan yang seharusnya diprioritaskan malah dibiarkan. Malah sempat dicanangkan terlebih dahulu membuat tugu Sepeda, beruntungnya tidak jadi.
Secara pribadi Penulis setuju dengan diberhentikan anggaran jalur sepeda, toh tidak banyak pula manfaatnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa publik masih mengedepankan kendaraan bermotor untuk berpergian. Akan lebih baik jika anggaran jalur sepeda dialokasikan kepada sesuatu yang benar-benar punya dampak bagi masyarakat Ibukota ketimbang program yang condong kepada sebuah pencitraan semata.
Jadi sudahilah polemik jalur sepeda. Kalau memang ingin diteruskan biar ramai maka Penulis sarankan agar media membuka seterang-terangnya informasi akan siapa-siapa saja pihak yang mendapatkan proyek tersebut kepada publik.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
