Dari pengamatan Penulis sebagai masyarakat awam memang polemik ini bermula ketika pencalonan Kapolri yang kemudian berkembang dan sebenarnya opsi yang Presiden Jokowi miliki saat ini tidak hanya berfokus kepada melantik atau tidaknya BG dimana status tersangkanya oleh KPK telah ditolak pasca praperadilan. Presiden Jokowi masih memiliki opsi meminta daftar calon Kapolri yang kiranya cocok untuk menjabat dan meminta DPR untuk kembali melakukan fit and proper test, namun memang sangat terlihat bahwa selain adanya desakan politik yang begitu besar dibalik pelantikan Kapolri ini agar dilakukan secepatnya dan juga desakan masyarakat yang menginginkan institusi POLRI dipimpin oleh sosok yang layak menjadi pertimbangan mengapa persoalan ini berlangsung berlarut-larut.
Beberapa catatan Penulis pasca praperadilan :
- Prihal dilantik atau tidaknya BG menjadi Kapolri, bahwa disini desakan masyarakat bukanlah tertuju kepada hal tersebut. Selayaknya desakan masyarakat yang sebenarnya adalah mereka menginginkan siapa pun yang memimpin institusi POLRI merupakan sosok yang mampu mengubah image institusi POLRI yang rusak dikarenakan prilaku para oknum didalamnya, dengan sosok yang tepat masyarakat berharap institusi ini dapat berkerja aktif dan profesional sesuai dengan slogannya "Pelindung, Pelayan dan Pengayom Masyarakat".
- Sungguh ironis melihat keadaaan Bangsa ini dimana gambaran polemik yang terjadi sekarang bahwa jabatan diatas kepentingan negara, nasib ratusan juta nasib rakyat Indonesia seolah dipertaruhkan hanya dikarenakan kepentingan seorang maupun golongan. Entah akan seperti apa nasib Indonesia kedepannya jikalau saja keadaan ini terus menerus terulang kembali di masa yang akan datang, sebagaimana negeri ini seolah berjalan ditempat sibuk mempeributkan kekuasaan dan memprioritaskan kepentingan pribadi.