PEMILU DAN PEMILIHAN Dasar hukum yang mengatur kedua tersebut ialah tidak sama yakni undang- undang yang mengatur pemilu yaitu undang undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan yang mengatur pemilihan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015, UU nomor 8 tahun 2015 serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain dasar hukum yang berbeda, namun tahapan yang terjadi juga berbeda kalau pemilu mengalami 12 tahapan mulai dari perencanaan program hingga pengambilan sumpah dan janji calon terpilih, sedangkan kalau tahap pemilihan terdapat 10 tahapan mulai dari penandatanganan NPHD sampai proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Pelaksanaan pelanggaran pemilu dan pemilihan sama yaitu 3 jenis pokok yakni administratif Pemilu dan aministratif TSM, tindak pidana serta kode etik.
KEMBALI KE ARTIKEL
