Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal Pemilu 2024. Penyelenggara Pemilu itu memilih Hari Valentine atau tanggal 14 Februari sebagai hari pemungutan suara.
Selain itu, KPU juga telah menetapkan 24 partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024. 18 di antaranya adalah parpol nasional. Sisanya 6 parpol lokal Aceh.
Ini artinya, tahapan-tahapan menuju Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan oleh KPU. Khusus untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, saat ini sudah memasuki tahapan penyerahan syarat dukungan ke KPU.
Adapun parpol-parpol peserta Pemilu, sudah mulai melakukan seleksi terhadap kader-kader yang akan dijagokan untuk menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg). Saat bersamaan, komunikasi politik para elit juga terus gencar, guna mendapatkan figur Calon Presiden (Capres) yang ideal.
Masa-masa ini tentu penuh dengan propaganda. Tak jarang, propaganda politik dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan ruang dan etika. Ujung-ujungnya, yang banyak muncul ke ruang publik, terutama di ruang digital, akhirnya berupa produk disinformasi, malinformasi, ujaran kebencian, hingga hoaks.
Kondisi ini tentu sangat tidak diharapkan. Namun dari pengalaman Pemilu terdahulu, banyak kegaduhan terjadi di tengah masyarakat dipicu maraknya disinformasi, malinformasi, ujaran kebencian, hingga hoaks di ruang digital.
Yang paling sering muncul biasanya hoaks terkait figur Capres - Cawapres. Narasi umum yang lazim muncul di ruang publik adalah berupa propaganda tentang profil serta rekam jejak sang Capres - Cawapres. Kadang ada yang dilebih-lebihkan. Namanya juga propaganda, bukan?
Tak jarang, narasi yang dibangun oleh pendukung ini kemudian diolah oleh lawan politik, bahkan diplintir. Hasilnya, bisa berupa ujaran kebencian, diisinformasi, bahkan malinformasi.
Ketika ini sudah terjadi, maka produk sejenis akan berbalas pantun. Semakin diluruskan, semakin parah juga upaya lawan untuk memutar-balikkan narasi. Hasilnya, ruang digital gaduh, kotor.
Supaya kondisi ini tak terjadi jelang Pemilu 2024, tentu sangat penting membangun kesadaran bersama untuk menjaga ruang publik khususnya ruang digital supaya tetap bersih.
Tentang hal ini, tentu pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait mesti tampil paling depan dalam mengawal ruang digital. Termasuk di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Maka jangan heran jika dalam banyak kesempatan, Menkominfo Johnny G Plate tiada henti mengajak masyarakat untuk tidak mengotori ruang digital jelang Pemilu.
"Pemilu Serentak 2024 jangan sampai disibukkan dengan post truth. Jangan sampai ruang-ruang komunikasi diisi hoaks, propaganda, malinfoarmasi, dan disinformasi." Kira-kira begitu ajakan Menkominfo, Rabu 4 Januari 2023 lalu.
Ajakan ini tak berlebihan. Sebab kementerian yang dipimpin Johnny G Plate ini lebih tahu tentang wajah ruang digital. Kementerian Kominfo juga yang paling bertanggung jawab mengawasi dan membersihkan ruang digital.
Dalam catatan Kementerian Kominfo, ada ribuan konten hoaks yang berkaitan dengan politik, yang menghiasi ruang digital hingga 4 Januari 2023. Sebanyak 1.321 konten hoaks di antaranya sudah dilakukan penutupan atau dibersihkan.
Sisanya tentu masih banyak. Ini menjadi tugas kita bersama, menjaga ruang publik, menjaga ruang digital.
Adapun Kementerian Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), telah memperbarui Nota Kesepahaman Tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika, pada Oktober 2022 lalu.
Dikutip dari situs kominfo.go.id, ada enam bidang ruang lingkup kerja sama tersebut. Seperti pertukaran data dan informasi; pencegahan penggunaan data atau dokumen elekronik yang memiliki muatan yang dilarang; bantuan pengamanan; penegakkan hukum (di ruang digital); penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM).
Nah, jika Kementerian Kominfo dan Polri sudah membangun kesepahaman seperti ini, belum lagi ada tim dari Bawaslu yang akan mengawasi ruang digital, semoga ruang digital menjadi benar-benar sehat menjelang Pemilu 2024.
