Boleh jadi, tingkat produksi hoaks, hate speech, disinformasi, misinformasi, hingga malinformasi, akan jauh lebih tinggi. Dan semua itu akan menghiasi halaman media-media sosial.
Jika tidak mendapat perhatian serius sejak awal, maka ruang digital selama satu tahun lebih ke depan -mengingat Pemilu Serentak akan dilaksanakan 14 Februari 2024- akan menjadi sangat 'kotor' dan 'tidak sehat'.
Kondisi ini, rupanya disadari betul oleh pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Buktinya, Menkominfo Johnny G Plate sudah mewanti-wanti masyarakat agar bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat.
Menkominfo berharap, masyarakat bisa membuat konten-konten yang jauh lebih bermanfaat untuk diunggah ke media sosial. Jangan malah memproduksi hoaks, misinformasi, disinformasi, dan sejenisnya.
"Itu jauh lebih bermanfaat. Dibandingkan dengan menggunakannya untuk hoaks, misinformasi, disinformasi, bahkan mendorong post-truth," kata Johnny G Plate, di Jakarta Senin 18 Oktober 2022, sebagaimana dikutip dari Antara.
Khusus kepada media, Menkominfo juga mengajak untuk tetap menjaga kualitas konten berita dan mengambil peran penting untuk peningkatan demokrasi Indonesia.
“Jadi kualitas konten perlu kita perhatikan, karena sebentar lagi menjelang pemilihan umum," ajaknya.
Menkominfo menyebut, demokrasi yang menceriakan dan mencerdaskan saat ini diperlukan agar partisipasi rakyat berada dalam suasana batin yang menyenangkan dan berharap proses Pemilu dari waktu ke waktu makin cerdas.
“Jangan sampai manuver-manuver politik membuat keterbelahan masyarakat. Jangan sampai ancaman polarisasi masyarakat muncul karena pilihan-pilihan diksi yang keliru di ruang publik. Ini harus kita jaga bersama-sama, harus kita hormati konstitusinya,” ucapnya.
“Jangan sampai kontestasi demokrasi dan proses politik tahun 2022, 2023 dan 2024 nanti, ruang digital Indonesia menjadi kotor. Jangan memproduksi hoaks, hate speech, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi di dalam ruang publik. Mari kita jaga bersama-sama,” lanjut Menkominfo.
Pemerintah sendiri, menurut dia, terus bekerja keras untuk menjaga ruang digital tetap kondusif menjelang Pemilu. "Yang kita lakukan (tindakan) preventif," tuturnya.
Kementerian Kominfo setidaknya menyiapkan dua strategi untuk menjaga ruang digital menjelang Pemilu. Strategi pertama, Kementerian Kominfo terus melakukan kegiatan literasi digital untuk masyarakat.
Literasi digital dipandang sebagai cara yang efisien untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ruang digital, termasuk menjelang Pemilu, antara lain supaya media sosial tidak dipenuhi hoaks, ujaran kebencian dan konten adu domba.
Konten-konten seperti itu berpotensi membuat keributan di antara masyarakat pendukung kandidat yang bertarung pada Pemilu.
Strategi kedua Kementerian Kominfo dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital menjelang Pemilu adalah pemantauan konten negatif di media sosial menggunakan mesin.
"Apakah itu hoaks, narkotika, pornografi dan perjudian, terus kita lakukan pembersihan," tandas Johnny G Plate.
Pemantauan di ruang digital oleh Kementerian Kominfo ini dilakukan secara reguler, bukan hanya menjelang tahun politik.
Dalam penanganan hoaks dan konten negatif di dunia maya, Kementerian Kominfo berperan sebagai regulator. Tindakan hukum yang disebabkan oleh konten negatif tetap menjadi wewenang kepolisian dan jaksa.
Jadi, mari menciptakan Pemilu yang berkualitas salah satunya dengan tidak mengotori ruang digital dengan konten-konten yang meresahkan dan memecah-belah. (San Edison)
